.webp)
"Sehingga mungkin nanti salah satu harapan saya, menambahkan tuntutan juga, mungkin dari anggota DPRD dapat membuat pansus pengawasan, pansus pengawasan supaya permasalahan ini juga dapat dikawal secara serius," kata pendamping warga Wadas, Atqo, saat audiensi di Gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Semarang, Senin (8/8/2022).
Menurutnya, selama ini tidak ada institusi yang mengawasi permasalahan di Wadas secara berkelanjutan.
"Sehingga perlu ada konsistensi dalam penanganan perkara ini jangan sampai berlarut-larut karena jelas akan mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, politik warga akan terganggu dan dampaknya akan semakin meluas," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Jateng Benny Karnadi menyebut akan mempertimbangkan itu. Termasuk ajakan warga untuk mendatangi Wadas dan melakukan cross check data di lapangan.
"Kami akan coba laporkan ke pimpinan dewan dulu apakah ini perlu dari DPRD Provinsi yang menindaklanjuti ataukah ini masih lingkup kewenangan. Karena ini proyek nasional, kewenangannya di DPR RI, Provinsi ataukah nanti di DPRD Kabupaten," katanya.
Sementara itu, ajakan untuk mengunjungi Wadas datang ketika adanya perdebatan terkait paparan yang disampaikan BBWS Serayu Opak. Warga menilai kajian yang dilakukan BBWS Serayu Opak yang mengatakan hanya satu mata air terdampak tambang tidak benar. Sedangkan warga menilai ada sekitar 28 mata air.
"Nggak ada masalah bagi kami, kami siap untuk cross check di lapangan yang paling penting adalah warga ini rukun, tidak ada lagi teror-teror dan sebagainya. Warga harus merasa nyaman," kata Benny.
(aku/rih)
