Bahlil Sebut Subsidi BBM Bebani 25% APBN

Bahlil Sebut Subsidi BBM Bebani 25% APBN

Jauh Hari Wawan S - detikJateng
Selasa, 23 Agu 2022 17:53 WIB
Ilustrasi SPBU
Ilustrasi SPBU (Foto: Dok. Pertamina)
Yogyakarta -

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah sangat besar. Tahun ini, Bahlil menyebut subsidi BBM yang ditanggung negara bisa mencapai Rp 600 triliun.

Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara Pemberian NIB kepada Pelaku UMK Perseorangan di UGM. Ia awalnya menyinggung soal krisis yang bakal terjadi.

Namun, Indonesia tidak akan masuk dalam resesi karena ekonomi Indonesia cukup kuat. Hanya saja ada ancaman yang mengintai yakni soal pangan dan BBM.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi yang menjadi ancaman kita semua adalah pangan. Gandum itu kita impor semua. Sekarang Bapak Presiden mengarahkan ke makanan lokal," kata Bahlil di UGM, Selasa (23/8/2022).

"Yang tidak bisa kita hindari adalah BBM. Semua subsidi BBM sekarang bisa Rp 500-600 triliun di tahun 2022," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Dia menyebut dari total pendapatan di APBN, 25 persen dialokasikan untuk subsidi BBM.

"Total pendapatan APBN kita Rp 2.350 triliun. Kalau Rp 500-600 triliun dipakai untuk subsidi, 25 persen pendapatan APBN kita dipakai untuk subsidi," ungkapnya.

Hanya saja, subsidi yang diberikan pemerintah belum tepat sasaran. Pemerintah pun menyiapkan skema untuk itu.

"Subsidi ini banyak yang tidak tepat sasaran. Mobil saya yang di atas 1.500 cc masa harus pakai subsidi, yang sebenarnya itu hak rakyat kecil, menurut saya itu tidak adil," katanya.

"Ke depan kita akan menata subsidi ini. Subsidi ini akan kita kasih kepada rakyat yang berhak menerima. Jangan mobil-mobil Alphard, Vellfire, mobil bagus dapat menerima subsidi. Bukan orang kaya yang menerima subsidi," imbuhnya.

Dia ingin subsidi BBM diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah kini sedang melakukan penyesuaian-penyesuaian dan kemungkinan pengurangan subsidi akan dilakukan bertahap.

"Kalau kita pertahankan subsidi Rp 500-600 triliun, APBN kita ubah. Jadi mungkin kita akan bertahap untuk memikirkan agar subsidi ini tetap bertahan, tetapi nilai nominalnya menyesuaikan kemampuan uang negara," pungkasnya.




(rih/dil)


Hide Ads