Nasional

APINDO Sebut Cuti Melahirkan 6 Bulan Kontraproduktif bagi Wanita Muda

Tim detikFinance - detikJateng
Senin, 04 Jul 2022 18:42 WIB
Para aktivis dan buruh perempuan berunjukrasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10/2016). Mereka  meminta cuti melahirkan diperpanjang menjadi 14 minggu. Aksi tersebut diselingi  pentas teatrikal berupa perempuan hamil berdaster dengan balon udara di perut. Aksi  tersebut berjalan tertib dan tidak menimbulkan kemacetan. Pendemo membubarkan diri setelah selesai menyampaikan aspirasi di depan gedung parlemen.
Para aktivis dan buruh perempuan berunjukrasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/10/2016). Mereka meminta cuti melahirkan diperpanjang menjadi 14 minggu. Foto: Ari Saputra
Solo -

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hariyadi Sukamdani menilai aturan cuti melahirkan 6 bulan akan memberikan efek kontraproduktif bagi para wanita usia muda. Hal itu berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan oleh APINDO beberapa waktu lalu.

"Kami dari APINDO juga melakukan survei secara terbatas dengan mengambil sampel pada sektor yang kita pandang berkorelasi dengan isu ini, ternyata responsnya menarik. Dari wanita yang usia produktif ini justru kebanyakan tidak setuju," kata Haryadi di Kantor APINDO, Jakarta Selatan pada Senin (4/7/2022), dikutip dari detikFinance.

Hariyadi mengatakan, ada beberapa alasan yang melandasi ketidaksetujuan para wanita terhadap RUU KAI itu. Salah satunya yaitu jika mereka tidak masuk kerja terlalu lama, mereka khawatir kehilangan posisi dan tergantikan dengan orang lain.


"Jadi perusahaan ini melihat bahwa mengambil wanita di usia produktif itu menimbulkan cost. Karena cost kan yang menanggung perusahaan. Nah, ini membuat perusahaan berpikir 'wah jangan ambil yang itu deh, segmen yang itu (wanita usia produktif)," ujarnya.

Hariyadi menuturkan, pihaknya sudah menyurati pemerintah dan DPR agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) perlu dikaji ulang. Sebab, menurut Hariyadi, pihaknya melihat sampling dari naskah akademik RUU itu dirasa masih kurang.

"Hanya ada 1 perusahaan yang dilakukan riset, itu yang perlu kita lihat lagi. Sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih luas," ujar Hariyadi.

"Harapan kami ini perlu pendalaman supaya kita tidak mengambil keputusan yang keliru, yang justru kontraproduktif kaum wanita kita yang dalam usia produktif," tambahnya.

Hariyadi menambahkan, masalah yang terlihat saat ini lebih kepada para ibu yang mengalami permasalahan dengan kesehatan dirinya dan anaknya, terutama para penderita stunting.

"Yang bermasalah itu bagaimana kita menyejahterakan masyarakat kita khususnya ibu-ibu yang mengalami problem dengan kesehatan anaknya, yaitu yang mengalami stunting. Yang mengalami stunting ini karena kurang gizi," kata Hariyadi.

Menurutnya, kasus kurang gizi yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan oleh perolehan pendapatan yang rendah hingga tak mampu memenuhi kebutuhan gizi sang anak.

"Balik lagi, ini UU buat apa sih diberlakukan? Kalau untuk kesejahteraan ibu dan anak, bukannya yang disasar wanita yang mendapatkan akses pekerjaan layaknya kurang? Jadi ini yang menurut saya nggak bener deh," ujar Hariyadi.

"Yang paling penting adalah substansinya, masa mau nyelesain stunting yang diurusin cuti hamilnya, kan nggak nyambung. Kan nggak ada korelasinya," imbuh dia.



Simak Video "Bank Jateng Gandeng KPK Tagih Kredit, 35 Debitur Nakal Siap Ngangsur"
[Gambas:Video 20detik]
(dil/apl)