Harga LPG Nonsubsidi Naik, Gas Melon di Jogja Terancam Ikut Terkerek

Heri Susanto - detikJateng
Jumat, 04 Mar 2022 18:14 WIB
Pekerja tengah menurunkan gas LPG 3 Kilogram di kawasan Jakarta Selatan, Senin (3/1/2021). Skema distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) bersubsidi akan diubah oleh pemerintah mulai tahun ini. Perubahan ini dilakukan karena selama ini distribusi LPG 3 kg dinilai tidak tepat sasaran.
Tabung gas LPG bersubsidi. Foto: Grandyos Zafna
Yogyakarta -

PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga gas LPG nonsubsidi beberapa hari lalu. Kebijakan itu dikhawatirkan ikut menyeret harga LPG bersubsidi atau yang biasa disebut gas melon.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Jogja Yunianto Dwi Sutono mengatakan besar kemungkinan harga gas LPG ukuran 3 kilogram ikut terkerek kenaikan harga sejumlah komoditas barang, termasuk LPG nonsubsidi.

Bahkan, saat ini harga gas LPG bersubsidi di pasaran sudah berada di atas harga eceran tertinggi (HET).


"Sebenarnya HET untuk LPG bersubsidi masih Rp15 ribu. Tetapi, di lapangan, harganya sudah Rp19-20 ribu, ya, jadi jauh di atas HET. Maka, kemungkinan dalam waktu dekat bakal disesuaikan itu," katanya, Jumat (4/3/2022).

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Pertamina, sebelum menyerahkan rekomendasi kenaikan harga LPG bersubsidi itu kepada Gubernur DIY.

"Kalau melihat di lapangan, kemungkinan HET jadi segitu juga. Tapi, kewenangannya kan ada di Pertamina, meski mereka koordinasi juga dengan kami, untuk diusulkan provinsi. Apalagi, kita melihat sekarang di Jateng itu harganya mulai ada kenaikan juga," ujar Yunianto.

"Pembahasannya belum final. Harapannya, kalau ada penyesuaian, ya tetap berpihak kepada masyarakat, terus stoknya bisa tetap dijaga dari Pertamina, karena ini kan momentumnya menjelang lebaran lho," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dengan disparitas harga LPG yang terlalu jauh antara subsidi dengan nonsubsidi, dikhawatirkan terjadi pergeseran konsumen.

Padahal, ia menuturkan, gas melon sesuai peraturan peruntukannya dikhususkan bagi masyarakat penghasilan rendah.

"Jangan terus bergeser lah, kan sudah ada segmennya. Kalau kebutuhan untuk industri, restoran, ya jangan pakai yang subsidi. Kita dengan Satpol PP juga akan sidak dan pemantauan. Jangan sampai, gas subsidi dipakai sama mereka yang tidak berhak," katanya.



Simak Video "Stafsus Erick Singgung Pola Pikir Rakyat soal Hak Menerima BBM Subsidi"
[Gambas:Video 20detik]
(ahr/aku)