Upaya warga lokal (warlok) untuk membuka kembali jalur pendakian Gunung Merapi via Selo, Boyolali, mendapatkan respons dari sejumlah pihak. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menekankan bahwa status Merapi masih belum memungkinkan untuk didaki.
Viral Narasi Pendakian Bakal Dibuka
Pada akhir Juni lalu, di media sosial viral narasi yang menyatakan bahwa jalur pendakian Merapi lewat Selo akan dibuka.
Video yang viral di antaranya memperlihatkan kegiatan warga yang tampak seperti sedang melakukan rapat, dengan lesehan di dalam sebuah ruangan. Video itu diunggah di akun instagram laharbara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada akhirnya, warga mencapai kata sepakat. Setelah 8 tahun menunggu tanpa kepastian, kini warga bersatu untuk membuka kembali jalur pendakian secara mandiri, dengan berbagai ketentuan dan batasan yang telah disepakati bersama," tulis keterangan dalam postingan tersebut dilihat detikJateng, Senin (29/6/2026).
Alasan Pengelola Ingin Pendakian Dibuka Lagi
Pada rapat penanganan pendakian Gunung Merapi di Kantor Bupati Boyolali, pihak pengelola mengungkapkan alasan mengapa memperjuangkan pendakian kembali. Salah satunya mengurangi pendakian ilegal.
Diketahui, dalam rapat koordinasi (rakor) tersebut dihadiri Bupati Boyolali Agus Irawan, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) T. Heri Wibowo, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Agus Budi Santoso.
Selain itu juga ada pejabat Pemkab Boyolali, Camat dan Kepala Desa, warga Plalangan, Lencoh, Selo dan Komunitas Merapi Sunrise, yang mengajukan pembukaan jalur pendakian.
Pengelola Merapi Sunrise, Tiyo, mengatakan dirinya sudah mengusahakan pembukaan kembali jalur pendakian sejak setahun lalu ke BTNGM.
"Setelah 1 tahun tepatnya Juli tahun yang lalu, kami tidak ada balasan yang pas, dalam artian balasan yang masuk ke kami," kata Tiyo, dalam sesi tanya jawab pada Rakor Penanganan Pendakian Gunung Merapi di Kantor Bupati Boyolali Kamis (16/7/2026).
Ia menjabarkan, pihak BTNGM saat itu memintanya membuat proposal dan dilampirkan fotokopi warga yang terdampak kegiatan ekonominya. Pihaknya kemudian berproses ke seluruh instansi, juga ke BPPTKG.
Tiyo menyatakan, pihaknya dalam pengajuan pembukaan jalur pendakian Merapi ini tidak serta merta terkait dengan materi. Namun tujuannya banyak potensi yang bisa diberdayakan.
"Dalam artian ketika banyaknya anak-anak muda yang pengangguran, banyak yang kita budayakan. Maksud dan tujuan kami sebenarnya pingin sinergis dengan Taman Nasional," ucap dia.
Tiyo menyampaikan, pihaknya selaku pengelola Merapi Sunrise meminta pendakian dibuka, tujuannya untuk mengakomodir agar tidak ada pendaki liar atau ilegal.
"Kami selaku pengelola itu tujuan kami untuk mengakomodir pendakian liar. Daripada saat itu pendakian liar, terjun ke kawah lagi, ending-endingnya yang kena dampak TN (Taman Nasional)," imbuh dia.
Sementara itu salah seorang warga Plalangan, Desa Lencoh, Yanto, mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman wilayah lereng sisi utara selama ini aman dari erupsi Merapi. Ini lah salah satu hal yang menjadi dasar warga mengajukan pembukaan jalur pendakian tersebut.
"Kalau Bapak Ibu kan membaca dari teknologi yang begitu canggih. Kami warga masyarakat membaca dari alam. Kami tinggal di Plalangan sekitar hampir 60 tahun. Sampai saat ini alhamdulillah masih diberi keselamatan. Itu kenyataan Bapak. Erupsi yang begitu dahsyat 2010 itu pun alhamdulillah Selo selamat. Itu yang menjadi pertimbangan saya, mungkin dengan masyarakat saya. Saking kangene, saking cintane dengan Merapi. Karena kami mungkin penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang paling dekat," ungkap dia.
Dikemukakan dia, memang selama ini ada aktivitas pendakian. Namun itu dari warga masyarakat yang begitu kangen dengan Merapi.
Pihaknya beralasan, erupsi gunung Merapi selama ini mengarah ke selatan dan barat daya. Wilayah Selo aman dari letusan. Itu yang menjadi tekad masyarakat mengadakan pendakian.
"Kami mohon untuk diberi rekomendasi untuk tetap kita bisa mendaki Gunung Merapi," pinta dia.
Wakil Ketua Bara Meru, Bakat Setiawan, juga menyampaikan pendapatnya. Bara Meru disebutnya sebagai organisasi yang mengelola pendakian Gunung Merapi sejak 1992 hingga saat ini.
Dikemukakan Bakat atau yang biasa disapa Lahar ini, bahwa belakangan ini banyak sekali polemik di media sosial terkait pendakian Merapi.
"Sebenarnya itu berawal dari keresahan kami. Sekitar satu bulan yang lalu kami juga sudah bertemu dengan Pak Husni dan kawan-kawan. Kami sampaikan, apa keresahan kami terhadap Merapi. Yaitu maraknya pendaki ilegal. Bahkan tahun kemarin ada satu korban jiwa di Merapi," kata Bakat.
Menurut dia, pernah beberapa kali terjadi pendaki ilegal mengganggu dan merusak peralatan mitigasi bencana. Pernah ada yang menutup CCTV di puncak Merapi. Juga yang pernah menjebol banker di Pasar Bubrah dan ada yang menggeser reflektor di dinding puncak.
"Dan itu sangat-sangat berbahaya," imbuhnya.
Rumusan Mitigasi
Dikemukakan Bakat, pihaknya mengaku telah membuat rumusan, bahwa pendaki wajib menggunakan guide, pemberangkatan pendaki dalam satu waktu yakni pukul 02.00 WIB dengan konsep pendakian massal.
"Kami membuat konsep seperti pendakian massal. Jadi di situ ada guide, ada buddy-nya, ada sweeper-nya. Jadi tidak akan ada, cerita pendaki tercecer itu tidak akan ada. Karena setiap tiga orang pendaki wajib didampingi oleh satu orang guide. Jadi, kemungkinan untuk pendaki hilang itu bisa kami katakan 0%," ujar Bakat.
Untuk menegakkan batas pendakian itu, kata dia, pihaknya menerapkan sanksi kepada guide. Yang sampai melanggar batas pendakian, maka akan mendapat sanksi, dicabut izinnya mengantarkan pendaki naik ke Merapi.
Penjelasan BPPTKG
Kepala BPPTKG, Agus Budi Santoso, menjelaskan pihaknya belum bisa merekomendasikan pendakian di Merapi. Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari.
"Kami menyampaikan bahwa daerah bahaya Gunung Merapi saat ini masih masih sama sejak beberapa tahun terakhir. Jadi, dalam radius 3 kilometer itu untuk tidak diakses karena masih ada potensi bahaya erupsi eksplosif," paparnya.
Dikemukakan Agus, material erupsi eksplosif yang terlontar itu ukuran bongkahan sebesar 20 cm. Ukuran material sebesar itu sangat membahayakan bagi manusia.
"Untuk itulah aktivitas pendakian itu belum kami rekomendasikan sampai dengan saat ini," tegasnya.
Menurut Agus, potensi terjadinya erupsi eksplosif Gunung Merapi itu masih cukup besar. Dengan erupsi guguran awan panas yang masih intensif sampai dengan saat ini, jumlahnya ratusan kali per hari.
"Jadi dengan probabilitas kejadian erupsi eksplosif yang akan membahayakan para pendaki, maka kami belum menyarankan adanya pendakian," tegas dia.
Dijelaskan Agus, bahaya erupsi eksplosif itu melingkar dan bisa ke segala arah. Satu kali erupsi eksplosif akan ke semua arah. Memang akan ada arah dominan tergantung arah angin.
Namun, lanjut dia, pada prinsipnya ancaman bahaya erupsi eksplosif itu ke segala arah. Sehingga sifatnya radius. Jadi tidak ada sektor tertentu untuk ancaman bahaya erupsi eksplosif.
"Jadi di daerah mana pun, di sektor mana pun ketika dia di dalam 3 km itu masih berbahaya," terangnya.
Agus menyampaikan bahwa erupsi eksplosif atau erupsi freatik yang terjadi selama ini beberapa kali yang mengarah ke utara.
"Iya, erupsi eksplosif yang kita sebut erupsi freatik seringnya ya, itu sudah terjadi sampai lebih dari 20 kali sejak tahun 2012. Kemudian beberapa kali kejadian erupsi itu mengarah ke utara. Jadi itu memang tidak ada arah tertentu dari arah erupsi eksplosif itu. Bisa ke utara bisa ke selatan," papar Agus.
"Jadi memang karakternya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa arah utara itu steril. Nyatanya sudah sering beberapa kali terjadi. Contohnya kejadian tahun 2013 itu terjadi erupsi eksplosif dan bongkaran batu itu sampai di Pasar Bubar yang dalam radius 1 km," sambungnya.
Adapun Kepala BTNGM, T Heri Wibowo, mengatakan pihaknya mengikuti rekomendasi dari BPPTKG.
"Ya kalau Pak Agus (BPPTKG) bilang buka ya dibuka. Tapi kan data ya. Tadi kembali lagi yang disampaikan data (aktivitas Merapi)," kata Heri.
Untuk mengantisipasi maraknya pendakian ilegal, pihaknya akan mengintensifkan lagi sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian juga mengintensifkan di pos-pos penjagaan.
"Nanti kami tetap patroli, terus kemudian sambil kami ke depan ini mau pasang lagi papan-papan larangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nanti kalau semakin ke depan ya kita lihat dinamika yang ada," imbuh dia.
Respons Bupati
Dalam sambutannya, Bupati Boyolali Agus Irawan berujar i bahwa Gunung Merapi menyimpan daya tarik tersendiri bagi pendaki. Sehingga banyak sekali pendaki yang ingin mendakinya.
Namun, saat ini aktivitas vulkanik gunung di wilayah Jawa Tengah dan DIY itu, masih dalam status Siaga atau level III. Pendakian di Gunung Merapi belum direkomendasikan. Jika pendakian diperbolehkan, ada banyak risiko-risiko.
"Jadi mungkin pendakinya, wisatanya mungkin dari luar Boyolali. Banyak juga dari kami (warga Boyolali), tapi tidak menutup kemungkinan dari luar Kabupaten Boyolali itu juga banyak. Tapi kalau nanti kalau ada risikonya dan seperti apa, mesti yang pertama kena Kabupaten Boyolali dulu," kata Bupati, Agus Irawan, dalam Rakor Penanganan Pendakian Gunung Merapi di Kantor Bupati Kamis (16/7).
Baca juga: Brrr! Puncak Merbabu Masih Membeku Pagi Ini |
"Piye to Kabupaten Boyolali, kok iso ono izine, mungkin kok bisa naik. Pasti kalau nanti ada risikonya, yang pertama itu sih, Kabupaten Boyolali, Taman Nasional, ya semuanya kena," sambung dia.
Melalui Rakor ini, pihaknya berharap akan ada solusi bersama. Karena pembukaan kegiatan wisata pendakian Merapi itu, berkaitan dengan ekonomi warga.
Simak Video "Video: 'Revolusi Pengelolaan Sampah' ala Walkot Solo Respati Ardi"
[Gambas:Video 20detik] (apu/apu)
