.webp)
Penyelenggara pendakian Gunung Merapi mengungkap alasan pengajuan pembukaan pendakian lagi. Salah satunya karena kondisi pendakian yang sudah dirasa aman dan mengurangi pendakian ilegal.
Hal itu disampaikan saat rakor penanganan pendakian Gunung Merapi diikuti berbagai instansi lintas sektoral di ruang Merbabu, Kantor Bupati Boyolali. Dalam rakor itu turut dihadiri Bupati Boyolali Agus Irawan, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) T. Heri Wibowo, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Agus Budi Santoso.
Selain itu juga ada pejabat Pemkab Boyolali, Camat dan Kepala Desa, warga Plalangan, Lencoh, Selo dan Komunitas Merapi Sunrise, yang mengajukan pembukaan jalur pendakian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan itu, pengelola Merapi Sunrise, Tiyo, mengatakan pihaknya sudah berproses mengajukan pembukaan jalur pendakian Merapi via Selo itu sudah sejak satu tahun yang lalu, atau di tahun 2025 ke Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM).
"Setelah 1 tahun tepatnya Juli tahun yang lalu, kami tidak ada balasan yang pas, dalam artian balasan yang masuk ke kami," kata Tiyo, dalam sesi tanya jawab pada Rakor Penanganan Pendakian Gunung Merapi di Kantor Bupati Boyolali Kamis (16/7/2026).
Menurut dia, kepala BTNGM saat itu menyarankan untuk membuat proposal dan dilampirkan fotokopi warga yang terdampak kegiatan ekonominya. Pihaknya kemudian berproses ke seluruh instansi, juga ke BPPTKG.
Tiyo menyatakan, pihaknya dalam pengajuan pembukaan jalur pendakian Merapi ini tidak serta merta terkait dengan materi. Namun tujuannya banyak potensi yang bisa diberdayakan.
"Dalam artian ketika banyaknya anak-anak muda yang pengangguran, banyak yang kita budayakan. Maksud dan tujuan kami sebenarnya pingin sinergis dengan Taman Nasional," ucap dia.
Tiyo menyampaikan, pihaknya selaku pengelola Merapi Sunries meminta pendakian dibuka, tujuannya untuk mengakomodir agar tidak ada pendaki liar atau ilegal.
"Kami selaku pengelola itu tujuan kami untuk mengakomodir pendakian liar. Daripada saat itu pendakian liar, terjun ke kawah lagi, ending-endingnya yang kena dampak TN (Taman Nasional)," imbuh dia.
Sementara itu salah seorang warga Plalangan, Desa Lencoh, Yanto, mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman wilayah lereng sisi utara selama ini aman dari erupsi Merapi. Ini lah salah satu hal yang menjadi dasar warga mengajukan pembukaan jalur pendakian tersebut.
"Kalau Bapak Ibu kan membaca dari teknologi yang begitu canggih. Kami warga masyarakat membaca dari alam. Kami tinggal di Plalangan sekitar hampir 60 tahun. Sampai saat ini alhamdulillah masih diberi keselamatan. Itu kenyataan Bapak. Erupsi yang begitu dahsyat 2010 itu pun alhamdulillah Selo selamat. Itu yang menjadi pertimbangan saya, mungkin dengan masyarakat saya. Saking kangene, saking cintane dengan Merapi. Karena kami mungkin penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang paling dekat," ungkap dia.
Dikemukakan dia, memang selama ini ada aktivitas pendakian. Namun itu dari warga masyarakat yang begitu kangen dengan Merapi.
Pihaknya beralasan, erupsi gunung Merapi selama ini mengarah ke selatan dan barat daya. Wilayah Selo aman dari letusan. Itu yang menjadi tekad masyarakat mengadakan pendakian.
"Kami mohon untuk diberi rekomendasi untuk tetap kita bisa mendaki Gunung Merapi," pinta dia.
Wakil Ketua Bara Meru, Bakat Setiawan, juga menyampaikan pendapatnya. Bara meru disebutnya sebagai organisasi yang mengelola pendakian Gunung Merapi sejak 1992 hingga saat ini.
Dikemukakan Bakat atau yang biasa disapa Lahar ini, bahwa belakangan ini banyak sekali polemik di media sosial terkait pendakian Merapi.
"Sebenarnya itu berawal dari keresahan kami. Sekitar satu bulan yang lalu kami juga sudah bertemu dengan Pak Husni dan kawan-kawan. Kami sampaikan, apa keresahan kami terhadap Merapi. Yaitu maraknya pendaki ilegal. Bahkan tahun kemarin ada satu korban jiwa di Merapi," kata Bakat.
Menurut dia, pernah beberapa kali terjadi pendaki ilegal mengganggu dan merusak peralatan mitigasi bencana. Pernah ada yang menutup CCTV di puncak Merapi. Juga yang pernah menjebol banker di Pasar Bubrah dan ada yang menggeser reflektor di dinding puncak.
"Dan itu sangat-sangat berbahaya," imbuhnya.
Lebih lanjut Bakat menyampaikan, pembukaan pendakian ini akan meminimalisir risiko kecelakaan dan kemungkinan pendaki merusak peratalan mitigasi. Pihaknya mengaku telah membuat rumusan, bahwa pendaki wajib menggunakan guide, pemberangkatan pendaki dalam satu waktu yakni pukul 02.00 WIB dengan konsep pendakian massal.
"Kami membuat konsep seperti pendakian massal. Jadi di situ ada guide, ada buddy-nya, ada sweeper-nya. Jadi tidak akan ada, cerita pendaki tercecer itu tidak akan ada. Karena setiap tiga orang pendaki wajib didampingi oleh satu orang guide. Jadi, kemungkinan untuk pendaki hilang itu bisa kami katakan 0%," ujar Bakat.
Untuk menegakkan batas pendakian itu, kata dia, pihaknya menerapkan sanksi kepada guide. Yang sampai melanggar batas pendakian, maka akan mendapat sanksi, dicabut izinnya mengantarkan pendaki naik ke Merapi.
Sementara itu, Bupati Boyolali, Agus Irawan, dalam sambutannya mengatakan bahwa forum ini sangat penting, karena meliputi beberapa kepentingan. Termasuk keselamatan jiwa, proses konservasi dan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah penyangga.
Bupati menyadari bahwa Gunung Merapi menyimpan daya tarik tersendiri bagi pendaki. Sehingga banyak sekali pendaki yang ingin mendakinya.
Namun, saat ini aktivitas vulkanik gunung di wilayah Jawa Tengah dan DIY itu, masih dalam status Siaga atau level III. Pendakian di Gunung Merapi belum direkomendasikan. Jika pendakian diperbolehkan, ada banyak risiko-risiko.
"Jadi mungkin pendakinya, wisatanya mungkin dari luar Boyolali. Banyak juga dari kami (warga Boyolali), tapi tidak menutup kemungkinan dari luar Kabupaten Boyolali itu juga banyak. Tapi kalau nanti kalau ada risikonya dan seperti apa, mesti yang pertama kena Kabupaten Boyolali dulu," kata Bupati, Agus Irawan, dalam Rakor Penanganan Pendakian Gunung Merapi di Kantor Bupati Kamis (16/7).
"Piye to Kabupaten Boyolali, kok iso ono izine, mungkin kok bisa naik. Pasti kalau nanti ada risikonya, yang pertama itu sih, Kabupaten Boyolali, Taman Nasional, ya semuanya kena," sambung dia.
Melalui Rakor ini, pihaknya berharap akan ada solusi bersama. Karena pembukaan kegiatan wisata pendakian Merapi itu, berkaitan dengan ekonomi warga.
