.webp)
Rapat audiensi di DPRD Rembang yang membahas soal karut marut lelang jabatan kepala dinas (Kadin) di lingkup Pemkab Rembang siang tadi mendadak tegang. Tiga peserta rapat memilih walkout saat giliran Sekda Fahrudin diberikan kesempatan bicara.
Pantauan detikJateng di lokasi audiensi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Rembang pukul 12.41 WIB tadi, tiga peserta rapat yang walkout yakni Gunari Kabag Tapem Setda Rembang, Isti Chomawati Sekretaris Dinbudpar Rembang dan Wijayanti Camat Sumber.
Ketiganya merupakan peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Sedangkan Gunari selain sebagai peserta JPTP, juga merupakan eks Plt Kepala BKD Rembang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiganya menolak diwawancarai detikJateng saat ditanya alasannya walkout dari forum tersebut.
"Nggak. Nggak usah. Nanti jangan," ujar Wijayanti Camat Sumber kepada wartawan, sembari berjalan meninggalkan ruang rapat.
"Nggak, nggak," tutur Gunari saat dimintai komentar detikJateng sambil meninggalkan Gedung DPRD Rembang.
"Nggak. Nggak ada," kata Isti kepada detikJateng saat dimintai konfirmasi di depan pintu masuk ruang paripurna DPRD Rembang.
Meski begitu, forum audiensi tersebut terpantau tetap berjalan lancar dan kondusif. Berlangsung hampir satu jam, dimulai pada pukul 12.29 WIB hingga selesai pada pukul 13.43 WIB.
Kemudian 19 menit sebelum forum selesai, salah satu peserta yang walkout, Isti kembali ke dalam forum. Saat menyampaikan penjelasan di forum, Isti mengaku izin keluar forum untuk ngopi terlebih dahulu.
"Tadi izin ngopi dulu karena ngantuk, sejak jam 10.00 WIB sudah di sini (DPRD)," ujar Isti, mengawali penjelasannya.
"Secara tahapan, kami ini peserta sudah mengikuti proses seleksi sejak awal sampai akhir. Pak Tuhana, kalau memang kita masih menghargai beliau sebagai Ketua Pansel. Kemarin (Jumat, 8 Mei 2026) sudah jelas disampaikan, kecuali mungkin Inspektorat yang tidak hadir. Kemarin Pak Tuhana mengatakan hasil seleksi itu bersih tidak ada cacatnya. Kalau nanti mau dibuktikan apakah (Dokumen berkas yang diunggah BKD untuk diteruskan ke BKN) berubah atau tidak ya monggo ke BKN," sambung Isti.
Sebelumnya diberitakan, polemik seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau lelang jabatan kepala dinas (Kadin) di Kabupaten Rembang makin mengemuka. Proses yang seharusnya berjalan sesuai tahapan justru tersendat setelah ditemukan dugaan pelanggaran prosedur dalam pengiriman berkas ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses pengiriman dokumen ke sistem BKN dilakukan tanpa melalui persetujuannya Sekda sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) dan Bupati.
Sebagai informasi, seleksi calon kepala dinas di Rembang telah berlangsung sejak April 2026 dengan melibatkan 23 peserta. Uji kompetensi digelar di Solo dengan fasilitasi Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai mitra yang digandeng kerja sama oleh pansel.
Dari tahapan tersebut, pansel telah menyerahkan tiga nama terbaik untuk masing-masing enam jabatan kepada bupati melalui Sekda. Namun hingga awal Mei, hasil akhir belum juga diumumkan.
Enam jabatan Kadin yang dilelang tersebut di antaranya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Lalu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB).
(alg/ams)
