.webp)
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkap sebanyak 45 persen bantuan sosial (bansos) tidak tersalurkan secara tepat sasaran. Oleh karenanya, pemerintah menggencarkan pemutakhiran data.
"45 persen bansos tidak tepat sasaran adalah data dulu-dulu, yang sekarang kita perbaiki. Kita kan menyalurkan setiap 3 bulan sekali. Sekarang setiap kita menyalurkan itu berdasarkan data terbaru," kata Gus Ipul di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (25/11/2025).
Ia mengatakan, berdasarkan data terbaru ada penerima bansos yang sudah naik kelas sehingga tak mendapatkan bansos lagi. Sehingga pemutakhiran data disebut penting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada orang yang belum dapat tapi dalam 3 bulan kemudian dapat. Jadi, itu tergantung pemutakhiran yang dibuat oleh kita semua," ungkapnya.
Gus Ipul bersama Wamensos Agus Jabo telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor pengelolaan data guna mengadakan pemutakhiran data penerima bantuan sosial langsung tunai yang akurat.
"Sebagaimana kita tahu ada nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang sekarang seluruh data dikelola oleh BPS. Tapi tugas pentingnya adalah bagaimana melakukan pemutakhiran data," ujarnya.
Ia menyebut, pemerintah membuka diri terhadap usulan dan saran masyarakat terhadap pemutakhiran DTSEN dan sudah menyiapkan berbagai saluran untuk masyarakat menyampaikan usulannya, mulai dari call center hingga yang terbaru akan dibuat melalui WhatsApp.
"Mungkin nanti akan ada lagi lewat nomor WA, semua itu dalam rangka membuka saluran agar masyarakat mudah menjangkau, ketika memberikan usulan dan menyanggah atas data-data yang ada," ungkapnya.
Sementara terkait stiker dengan label 'keluarga miskin' yang dipasang di sejumlah rumah penerima bansos, ia menyebut itu inisiatif dinas di daerah tersebut, bukan arahan Mensos.
"Itu inisiatif daerah untuk menempel stiker itu. Untuk memastikan bahwa keluarga ini memang menerima, keluarga ini tidak menerima gitu. Sebagai tanda aja," kata Gus Ipul.
Menurutnya, label itu justru membuat jumlah penerima bansos mulai menurun. Gerakan tolak bansos itu kata dia tengah digencarkan, sehingga masyarakat yang tidak termasuk kategori miskin bisa tak menerima bansos lagi.
"Ada efek positifnya, akhirnya masyarakat menolak, itu bagus juga. Kita sedang perkuat gerakan menolak bansos. Itu bagus bagi yang tidak memenuhi syarat," tuturnya.
Ia juga mengapresiasi para keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menolak bansos. Menurutnya hingga kini sudah ada 30 ribu KPM yang menolak bansos.
"Lebih dari 30 ribu KPM yang menolak dapat bansos. 'Kami merasa sudah cukup. Kami ingin dialokasikan kepada mereka yang lebih membutuhkan'. Sudah mulai ada itu," lanjutnya.
"Saya berterima kasih kepada keluarga-keluarga penerima manfaat yang telah dengan berani menyampaikan menolak bansos karena merasa sudah cukup, sudah bisa hidup mandiri. Saya acungi jempol dua," lanjutnya.
(aap/dil)
