.webp)
Warga Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, menggelar aksi demo di depan kantor desanya. Mereka menuntut agar Kepala Desa (Kades) Asempapan dicopot karena diduga melakukan korupsi anggaran desa.
Pantauan di lokasi, massa berkumpul di depan kantor Desa Asempapan sekira jam 10.00 WIB. Mereka membawa poster hingga sound pengeras suara.
Dalam poster itu ada 4 tuntutan warga. Pertama, meminta Bupati Pati mencopot dan memecat kepala Desa Asempapan yang arogan. Kedua, masyarakat menduga ada indikasi mark-up anggaran desa pada tahun 2020 sampai 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiga, meminta pemerintah desa agar menghapus peraturan desa (Perdes) tentang larangan haul makam Mbah Panggeng. Keempat, menolak aliran limbah dari PG Trangkil karena merugikan petani. Aksi demo ini sempat memanas setelah saling adu pendapat.
 Warga demo di depan kantor Desa Asempapan Kecamatan Trangkil, Pati, Kamis (6/11/2025). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng |
"Tuntutan masalah haul makam, kemudian anggaran desa tahun 2020 sampai 2025, sama aliran limbah dari PG Trangkil ke lahan pertanian warga Asempapan," kata Koordinator Aksi, Bayu Iriyanto, saat ditemui di lokasi, Kamis (6/11/2025).
Bayu mengatakan, terkait dengan Perdes tentang haul Makam Mbah Panggeng, warga berharap agar haul itu tidak dibarengkan dengan acara sedekah bumi. Dia meminta acara haul pada bulan Suro atau Muharram dalam hitungan Jawa, seperti saat sebelum ada perdes.
"Kita mengadakan acara di makam itu tidak boleh mengadakan Haul Mbah Panggeng itu dilarang keras tidak diperbolehkan. Alasannya merugikan rakyat," jelasnya.
"Meminta perdes dihapus dan masalah haul makam jangan dibarengkan sama acara bersih desa, harus beda," lanjut dia.
Terkait dengan limbah, menurut Bayu, dampaknya merugikan petani. Dia bilang, saat musim penghujan petani tambak tidak bisa memanen ikan. Sedangkan saat musim kemarau petani garam gagal panen karena ada limbah mengalir ke sawah warga.
"PG Trangkil berupa cairan, limbah itu merugikan petani tambak sangat merugikan soalnya ikan pada mati semua, dan waktu musim kemarau untuk garam-garamnya tidak bisa untuk dikonsumsi," ujarnya.
Bayu juga menyoroti soal pembangunan desa yang tidak transparan.
"Lengserkan kades ini untuk masalah pembangunan desa yang tidak transparan, tidak sesuai prasasti pembangunan di talud, per meter Rp 600 ribu itu nggak masuk akal. Itu tidak mungkin, makanya warga menduga ada unsur korupsi," ungkap dia.
Respons Kades Asempapan
Merespons aksi demo tersebut, Kades Asempapan, Sukarno menjelaskan terkait dengan perdes haul Mbah Panggeng sudah sesuai aturan. Menurutnya perdes itu telah disepakati oleh seluruh masyarakat dan tokoh agama setempat.
"Inti dalam tuntutan tentang perdes, perdes bukan semata-mata saya sahkan tetapi sudah lewat aturan, kita seluruh elemen masyarakat pemerintah lembaga tokoh agama untuk membahas adanya perdes haul. Hasilnya berdasarkan kesepakatan musyawarah memutuskan acara haul yang biasa dilakukan bulan-bulan Suro dialihkan di bulan Apit yang disatukan dengan acara bersih desa," kata Sukarno saat ditemui di lokasi.
"Bukan larangan dalam perdes, faktanya setiap bulan Apit kita menggelar doa bersama di Balai Desa Asempapan dan makam," lanjut dia.
Terkait pembangunan infrastruktur, Sukarno mengatakan itu sudah dilakukan sesuai aturan. Pemdes, kata dia, telah memberikan infografis tentang anggaran pembangunan Desa Asempapan.
"Untuk tentang infrastruktur kami selaku penyelenggara desa sudah kami lakukan secara aturan. Rencana pembangunan kita sudah lakukan menghadirkan semua tokoh masyarakat. Sudah kita paparkan infografis desa itu sudah sesuai aturan," jelasnya.
Terkait dengan limbah dari PG Trangkil, menurut Sukarno, petani justru membutuhkan terutama saat musim penghujan. Sukarno mengatakan limbah dari pabrik tebu itu banyak manfaatnya daripada dampak negatifnya.
"Masyarakat sangat membutuhkan limbah PG Rendeng khususnya di musim kemarau. Itu semua dengan limbah air sebelum kepemimpinan saya air selalu selalu masuk dibutuhkan masyarakat. Kita bukan membuat limbah, kita lanjutkan karena bermanfaat dengan masyarakat," jelasnya.
"Mau akan membahas limbah air akan kami fasilitas ketemu dengan petani sawah. Efek dampak limbah sangat kecil dibandingkan dengan manfaatnya, sangat 90 persen manfaat lebih tinggi daripada mudaratnya," pungkas dia.
(dil/alg)
