Wali Kota Solo, Respati Ardi, merespons pernyataan dari legislator fraksi PDIP yang menyebut work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA) tidak korelasi dengan penghematan anggaran. Respati membantah pernyataan tersebut.
"Pie tho ki? Ning kantor iki nguripke (menghidupkan) AC, ngeprint, bayar makan-minum, kok ora enek korelasi (kok nggak ada korelasi). Yo coba sana di dari Dewan WFA kan coba ayo, ben ngirit (biar mengirit)," kata Respati ditemui di Balai Kota Solo, Senin (20/10/2025).
Ia memastikan masukan-masukan yang diberikan oleh legislatif bakal ditampung. Menurutnya, dua opsi yang diajukan oleh anggota DPRD sudah pasti dilaksanakan.
"Iya itu genah (peningkatan PAD dan efisien anggaran). Efisiensi anggaran ya wis pasti, ini di anggaran-anggaran yang langsung ke pelayanan masyarakat tidak dikurangi sama sekali," ungkapnya.
Dengan adanya WFH atau WFA ini, Respati menargetkan beban operasional bisa turun hingga 31 persen. Ia menekankan sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tidak ada WFH.
"Ya kita target setiap OPD itu bisa turun minimal bisa 31% itu dengan pengurangan operasional harian. Di luar pelayanan seperti lingkungan hidup, puskesmas, sekolah, dishub, Satpol PP yang di luar pelayanan gitu," bebernya.
"Yang ngantor-ngantor ini yang WFA ini untuk yang ngantor-ngantor bukan yang untuk pelayanan gitu," sambungnya.
Meski menerapkan WFA, pihaknya memastikan akan melakukan pengawasan. Salah satu pengawasannya yakni dari hasil kerja masing-masing ASN.
"Ya, gini loh, pengawasannya kerja itu di output pekerjaannya sing cetho. Hari ini, minggu ini kamu ngerjain opo toh, minggu ini oh kamu melaporkan dan menurunkan kebijakan apa, kamu minggu ini kajian opo sing kudu mbok selesaikan kan itu," terangnya.
Respati pun emoh persoalan berkantor atau tidak dipersoalkan. Menurutnya, yang terpenting, prestasi di dalam OPD itu sendiri.
"Ora masalah ngantor apa ora, jangan dimasalahkan, masalah ngantor apa nggak. Sekarang adalah prestasi dari OPD ini dalam menekan angka indikatornya. Indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran bulan terbuka, nggak kemiskinan, itu aja sing digoleki," bebernya.
Di sisi lain, Respati tidak melarang rapat-rapat digelar di hotel asalkan output yang diberikan jelas. Dirinya justru mempersilakan ASN untuk berkantor di tempat-tempat UMKM.
"Boleh asal output jelas, ketika memang rapat-rapat diperlukan di luar kantor, kalau perlu WFA-nya ini ngantor di tempat UMKM, di rumah makan, ning coffee shop, di hotel-hotel bintang tiga yang tempatnya masih masuk daripada kita bisa di kantor," urai Respati.
"Otomatis itu akan dorong pertumbuhan ekonomi di UMKM kita. (Nggak nambah pengeluaran?) Yo ora, angger wis dianggarke iki capaiane iki, kinerjane iki. Ya silakan rapat-rapat bisa di sana juga nggak ada masalah," ujarnya.
DPRD Usul Naikkan Pajak Ketimbang WFH
Diberitakan sebelumnya, DPRD Solo mengkritisi rencana Wali Kota Solo, Respati Ardi yang menerapkan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA) ke ASN mulai tahun depan. Wacana ini disampaikan Respati untuk menghemat anggaran imbas dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dipangkas Rp 218 miliar.
Wakil Ketua Komisi I dari fraksi PDIP, Suharsono, mengaku sudah mendengar pemangkasan anggaran TKD ke Solo oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 218 miliar. Dari pemangkasan tersebut, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2026 menjadi defisit Rp 161 miliar.
Harsono menyebut ketimbang melakukan WFH atau WFA, Pemkot Solo seharusnya melakukan efisiensi belanja dan menaikkan target pendapatan.
"Untuk menutup defisit Rp 161 Miliar ini menurut saya ada 2 langkah strategis yang harus dilakukan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota melakukan TAPD dan Banggar yaitu efisiensi belanja dan menaikkan target pendapatan," ujar Harsono.
Menurutnya, kebijakan WFH atau WFA oleh Respati belum ada korelasi dengan efisiensi anggaran. Menurutnya, Respati seharusnya fokus pada efisien belanja tapi pelayanan tidak terganggu.
"Saya belum melihat apakah ada korelasi antara work from anywhere dan efisiensi anggaran, kalau toh ada mungkin nanti bisa dijelaskan di Badan Anggaran. Menurut saya Mas Wali harus fokus pada efisiensi belanja tapi pelayanan ke masyarakat tidak terganggu, dan genjot PAD, naikkan target di sektor pendapatan yang memang potensi untuk dinaikkan seperti saya sebutkan di atas, dibanding rencana WFH," cetus dia.
Simak Video "Video: Antisipasi Demo, Disnaker DKI Imbau Perusahaan Terapkan WFH"
(ams/dil)