.webp)
DPRD Solo mengkritisi rencana Wali Kota Solo, Respati Ardi yang menerapkan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA) ke ASN mulai tahun depan. Sebelumnya, langkah tersebut diambil oleh Respati untuk menghemat anggaran imbas dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dipangkas Rp 218 miliar.
Wakil Ketua Komisi I dari fraksi PDIP, Suharsono mengatakan sudah mendengar pemangkasan anggaran TKD ke Solo oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 218 miliar. Dari pemangkasan tersebut, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2026 menjadi defisit Rp 161 miliar.
"Pertama yang saya dapat informasi berkurangnya Rp 218 M ini mengakibatkan RAPBD kita yang mendasarkan pada kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026 menjadi defisit sekitar Rp 161 Miliar," katanya dihubungi awak media, Senin (20/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harsono menyebut, ketimbang melakukan WFH atau WFA, Pemkot Solo seharusnya melakukan efisiensi belanja dan menaikan target pendapatan.
"Untuk menutup defisit Rp 161 Miliar ini menurut saya ada 2 langkah strategis yg harus dilakukan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota melakukan TAPD dan Banggar yaitu efisiensi belanja dan menaikkan target pendapatan," ungkapnya.
Ia merinci, jenis belanja yang bisa dilakukan efisiensi yakni mengenai rapat-rapat hotel, belanja makan minum hingga BBM.
"Jenis belanja yang bisa di efisiensi diantaranya adalah beaya rapat-rapat kegiatan dan rapat di hotel harus ditiadakan, diganti di gedung-gedung milik pemerintah, belanja makan minum, pemeliharaan, BBM, dan belanja lainnya yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, semua harus diefisiensi," bebernya.
"Sedangkan PAD, targetnya harus dinaikkan terutama dari Pajak PJU, Pajak Resto, dan juga di retribusi, seperti retribusi parkir," sambung Harsono.
Menurutnya, kebijakan WFH atau WFA oleh Respati belum ada korelasi dengan efisiensi anggaran. Menurutnya, Respati seharusnya fokus pada efisien belanja tapi pelayanan tidak terganggu.
"Saya belum melihat apakah ada korelasi antara work from anywhere dan efisiensi anggaran, kalau toh ada mungkin nanti bisa dijelaskan di Badan Anggaran. Menurut saya Mas Wali harus fokus pada efisiensi belanja tapi pelayanan ke masyarakat tidak terganggu, dan genjot PAD, naikkan target di sektor pendapatan yang memang potensi untuk dinaikan seperti saya sebutkan di atas, dibanding rencana WFH," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) kota Solo sebesar Rp 218 miliar. Karena itu, Wali Kota Solo, Respati Ardi, berusaha irit anggaran salah satunya dengan mengurangi jadwal ngantor ASN.
Respati mengatakan, telah mengumpulkan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pemangkasan tersebut. Ia sendiri juga menantang untuk berinovasi penghematan.
"Kita akan coba pastikan untuk pengefisienan di Kota Solo yang kepegawaian tidak berhubungan dengan pelayanan publik, kita seminggu sekali akan WFH-kan. Jadi makan minum, listrik, transportasi kita efisienkan 30 persen, ketika biasanya makanan snack tiga kali, ini cuma sekali, air mineral bawa tumbler, ya kita mulai frugal living untuk Pemkot Solo," katanya ditemui di Srikayu, Banjarsari, Kamis (15/10/2025).
Menurutnya, WFH hanya akan berlaku untuk pegawai di Sekretariat. Sedangkan yang bersinggungan dengan masyarakat dan tetap bekerja seperti biasa.
"Itu untuk OPD yang bisa digilir yang tidak berhubungan dengan layanan masyarakat, Puskesmas, Satpol, pendidikan itu tidak boleh. Tapi hal-hal berkaitan kesekretariatan bisa rapat-rapat, zoom-zoom ya kita work from anywhere itu langkah bisa menghemat untuk langkah yang tidak perlu. Mulai tahun depan," bebernya.
(afn/ahr)
