.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kabupaten Banyumas memiliki permasalahan baru. Selain banyaknya kasus dugaan keracunan akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG), masalah lain yang dihadapi adalah beberapa dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum mendapatkan siswa penerima manfaat.
Koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Banyumas, Luky Ayu Parwatiningsih, menjelaskan ada tiga SPPG di wilayah Kecamatan Kembaran yang masih bingung bakal mendistribusikan ke sekolah mana.
"Sampai saat ini ada 3 SPPG di Kembaran itu belum mendapatkan penerima manfaat, namun kita akan terus berkoordinasi. Kita sudah membuat laporan juga ke pimpinan kami yang ada di pusat dengan harapan akan ada solusi yang segera agar 3 SPPG itu bisa cepat beroperasional," kata Luky kepada wartawan, Senin (29/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Luky menyebut di wilayah Kecamatan Kemranjen juga terdapat dua SPPG yang mengalami kondisi serupa.
"Kemranjen itu dua. Total lima ada SPPG yang belum terbagi," terangnya.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihaknya meminta solusi ke Pemerintah Kabupaten. Hal ini agar SPPG bisa segera beroperasi.
"Kita juga minta bantuan dari Pak Bupati serta jajarannya agar membantu kami dalam proses penyelesaian pembagian penerima manfaat ini," jelasnya.
Luky menyebut sejauh ini dalam satu dapur MBG mampu membuat menu makanan untuk 3.000 sampai 3.500 penerima manfaat setiap harinya. Jumlah tersebut membutuhkan setidaknya 47 karyawan.
"Kalau untuk kita bisa menjalankan semuanya ya berdasarkan jenis itu 3.000 sampai dengan 3.500. Dengan 3.000 itu dengan kapasitas satu SPPG itu maksimal 47 karyawan. Apabila nanti ada penurunan maka kami harapkan akan ada mungkin kebijakan dari pusat juga tentang bagaimana kita operasional di SPPG," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengaku akan menyampaikan seluruh permasalahan yang ada di daerah ke BGN pusat. Hal ini dilakukan agar seluruh permasalahan bisa mendapat solusi.
"Makanya hari ini saya mengumpulkan semua pihak yang terkait dengan MBG. Sementara ini kan pemda nggak gampang mau melakukan apa. Kemudian semua permasalahan nanti akan di-resume, kami bawa ke BGN. Ini loh masalah yang ada di Banyumas. Karena saya yakin masalah ini tidak hanya di Kabupaten Banyumas," katanya.
Sadewo menilai idealnya satu SPPG mampu membuatkan menu sebanyak 3.000 penerima manfaat. Jika jumlahnya kurang dari itu maka yang akan terdampak adalah dapurnya.
"Semuanya, tadi sudah dijelaskan, nanti kita akan izin tentunya, akan intervensi penerima manfaat. Memang idealnya sudah dihitung oleh BGN di angka 3.000, kalau lebih dari 3.000 repot, kalau 1.000 juga kasian dapurnya. Jadi rata-rata 3.000," pungkasnya.
(apu/afn)
