.webp)
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berharap agar KPK segera mengusut kasus korupsi proyek jalur kereta api (KA) pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kasus itu diduga melibatkan Sudewo saat masih menjadi legislator.
"Memang KPK ditugaskan untuk menyelesaikan kasus keuangan yang menyimpang entah penyimpangan anggaran wewenang dan juga memperkaya diri atau kelompok, uang dari negara KPK harus lurus. Kalau salah ya salah," kata Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, kepada wartawan ditemui di Gedung DPRD Pati, Kamis (14/8/2025).
Teguh berharap dengan adanya demo masyarakat yang meminta Bupati Sudewo lengser menjadi jalan bagi KPK untuk segera bertindak. Menurutnya, kasus yang diduga dilakukan Sudewo sudah lama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan demo ini harusnya isu ini dengan demo ini dia cepat. Ini kan sudah lama cuma mengendap. Terus kita kemarin blow up baru bekerja," jelasnya.
"Jangan dah KPK berjalan dengan situasional. Kalau memang itu pelanggaran secepatnya. Kita memberikan dorongan supaya lebih cepat bekerja," dia melanjutkan.
Sementara itu detikJateng mencoba meminta konfirmasi Bupati Pati Sudewo terkait kasus tersebut. Namun hingga sore Sudewo belum merespons. Dia juga tidak terlihat di kantornya.
Sementara itu, Kabag Prokompim Setda Kabupaten, Sugiharto dimintai konfirmasi terkait dengan agenda Bupati Pati, Sudewo belum ada kegiatan hari ini.
"Agenda belum ada," jawab Sugiharto singkat.
Diberitakan sebelumnya, KPK masih mengusut kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api (KA) pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). KPK membuka peluang memanggil mantan anggota komisi V DPR RI yang kini menjabat Bupati Pati, Sudewo, terkait kasus ini.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Sudewo diduga menerima commitment fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat anggota DPR. Dia menyebutkan KPK akan mendalami terkait commitment fee tersebut kepada Sudewo.
"Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, yaitu saudara R," ujar Budi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).
(ahr/ams)
