.webp)
Jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati mengeluarkan maklumut untuk menyikapi aksi demo pada 13 Agustus 2025 mendatang. NU Pati menyarankan Bupati Sudewo untuk meminta maaf secara terbuka di depan masyarakat Pati bersatu.
"Maklumat ini resmi kami keluarkan untuk menyikapi kondisi sosial dan politik lokal belakangan ini. NU sebagai organisasi sosial keagamaan merasa perlu menyampaikan maklumat atas dinamika yang berkembang kepada sejumlah pihak," kata Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim dalam keterangan tertulis diterima wartawan, Senin (11/8/2025).
Dia mengatakan sebelumnya pihaknya menggelar rapat gabungan yang terdiri dari Syuriyah dan Tanfidziyah di kediaman Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) KH Abdul Ghaffar Rozin Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu, juga hadir Rais Syuriyah PCNU Pati KH Minanurrohman beserta jajarannya serta jajaran Tanfidziyah PCNU.
Yusuf menjelaskan menjaga kondusivitas daerah merupakan peran bersama seluruh elemen masyarakat Pati menjelang demo 13 Agustus 2025 di Alun-alun Pati. Hal ini guna mengantisipasi situasi yang buruk dan bisa berdampak tidak baik pada keberlangsungan kehidupan di Kabupaten Pati.
"Poin pertama semua pihak harus menahan diri demi menghindarkan potensi konflik horizontal. Kedua, menyerukan kepada peserta aksi 13 Agustus 2025 untuk bersikap santun, tidak anarkis, dan mengedepankan akhlakul karimah dalam menyampaikan aspirasi," jelasnya.
Yusuf mengatakan berikutnya seruan disampaikan kepada aparat keamanan agar menjaga kondusivitas, tidak represif, dan mengedepankan pendekatan persuasif.
"Adapun poin keempat, memberikan nasihat kepada Bupati Pati agar melakukan introspeksi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kebijakan yang tidak maslahah, bahkan menimbulkan madharat," ujarnya.
Selanjutnya secara khusus meminta maaf kepada PCNU Kabupaten Pati terkait klaim sepihak atas persetujuan kebijakan 5 (lima) Hari Sekolah.
"Kami justru menekankan agar kebijakan lima hari itu dikaji ulang. Sekaligus menekankan penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi antara sekolah umum dengan TPQ atau madin," terang dia.
Oleh karena itu, Yusuf mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, terutama warga nahdliyin untuk senantiasa berdoa dan istigosah dari kediaman masing-masing demi Kabupaten Pati menjadi lebih baik lagi.
Diketahui, Sudewo sempat menuai sorotan karena menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen. Maasa yang menolak kemudian berencana melangsungkan aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025.
Namun pada Jumat (8/8), Sudewo mengumumkan pembatalan PBB-P2 250 persen. Situasi aman dan kondusivitas jadi alasan pihaknya memutuskan membatalkan kenaikan.
(apu/ahr)
