.webp)
Bupati Pati Sudewo hingga koordinator lapangan (korlap) aksi unjuk rasa menyepakati pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 250 persen serta perubahan jam operasional sekolah. Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi pun mengimbau warga untuk bijak dalam menyikapi situasi.
Rembukan itu turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Jumat (8/8/2025). Agenda tersebut dihadiri sekitar 40 orang digelar di resto Warisan Nyonya, Jalan P Diponegoro No 18A, Pati.
Turut hadir dalam agenda itu Karo Ops Polda Jateng Kombes Basya Radyananda, Dir Intelkam Polda Jateng Kombes Bayu Aji, Kapolresta Pati, Dandim 0718/Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto, Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Heri Dwi Utomo, Kasat Intelkam Polresta Pati AKP Moch. Yusuf.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadir pula penasehat hukum Bupati Pati, Dr Torang Rudolf Effendy Manurung, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Selain itu ada sejumlah korlap aksi 13 Agustus 2025 yang di antaranya yakni Anton Sugiman, Slamet Widodo alias Om Bob, Ketua LSM Ganesha Lilik Salamun, Korlap LSM GJL Pati Sumadi, Korlap GERPAB Cahya Basuki alias Yayak Gundul.
Hadir juga Korlap Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) Ustaz Sahal Mahfudh; M. Azwar Anas dan Isbaul Arif dari ASPIRASI; Muhajir dan Lukman dari PMII Pati; dan seorang aktivis '98 Nur Khamim.
Rembukan ini menghasilkan dua poin utama demi meredam keresahan masyarakat dan menjaga stabilitas daerah. Poin pertama yakni pembatalan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen. Adapun poin kedua yakni pengembalian jam operasional sekolah dari lima hari kembali menjadi enam hari sesuai kebijakan sebelumnya.
Yayak Gundul menjelaskan, dinamika yang terjadi itu merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Dia menyebutkan, keputusan pembatalan kenaikan pajak dan pengembalian jam sekolah itu menghasilkan titik terang.
"Namanya salah paham itu wajar. Kalau kita keliru memahami kebijakan, mari kita pikirkan kembali dengan kepala dingin. Sekarang kenaikan pajak 250 persen sudah dibatalkan, begitu juga aturan lima hari sekolah sudah dikembalikan menjadi enam hari. Ini demi kebersamaan dan persatuan warga Pati," ungkap Yayak Gundul seperti dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Sabtu (9/8/2025).
Yayak Gundul pun mengajak semua pihak menurunkan tensi menjelang 13 Agustus 2025 sebagai waktu unjuk rasa. Dia menegaskan, dirinya tidak memiliki agenda tersembunyi dan siap menerima kritik atas sikap yang diambilnya.
"Saya ini tidak punya tendensi apa-apa dan saya siap dihujat. Tapi saya tetap bersama rakyat, menyuarakan persoalan yang memang perlu kita perjuangkan, termasuk nasib para PKL. Dari kejadian ini kita sama-sama belajar, termasuk Pak Bupati, bahwa rakyat adalah anak-anaknya yang harus didengar," tegasnya.
Dia menyebutkan, fokus perjuangannya adalah untuk memastikan kebijakan yang membebani rakyat dapat dibatalkan. Dia menegaskan, tujuannya bukan menurunkan jabatan kepala daerah.
"Arah perjuangan kita jelas, hanya pada penurunan pajak yang memberatkan. Bukan pada upaya mengganti jabatan. Jadi mari kita kawal bersama dengan damai," tuturnya.
Sementara itu, Sahal Mahfudh mengingatkan peserta aksi tidak terprovokasi oleh pihak yang hendak menimbulkan kekacauan. Dia pun mengajak massa menempuh jalur damai dan menghindari perilaku yang bisa memecah belah.
"Teman-teman semua, yang akan berangkat pada aksi nanti, mari kita jaga hati dan niat. Jangan sampai kita ditunggangi oleh pihak yang membawa misi kerusakan, permusuhan, dan pertumpahan darah. Setan selalu senang melihat kita berselisih dan saling menyakiti. Lebih baik kita jaga lisan dari kata-kata kasar, dan jauhkan tangan dari tindakan yang menumpahkan darah," pesannya.
Sudewo pun berterima kasih atas masukan dari para korlap dan tokoh masyarakat. Dia mengakui, dirinya memiliki banyak kekurangan dalam memimpin dan bakal terus belajar juga mendengarkan aspirasi warga.
"Saya mohon dukungan agar Pati tetap aman dan kondusif. Terkait pembangunan infrastruktur yang saat ini tertunda, akan kita agendakan kembali di tahun depan," ungkap Sudewo.
Sudewo pun menegaskan, kebijakan lima hari sekolah telah kembali menjadi enam hari sesuai aspirasi masyarakat. "Saya minta kerja sama semua pihak, khususnya pada 13 Agustus nanti, untuk menjaga kondusivitas. Isu yang viral ini bisa mempengaruhi iklim investasi dan membuat investor ragu masuk ke Pati," katanya.
Selanjutnya, Kapolresta Jaka Wahyudi mengajak aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025 dibatalkan untuk diganti menjadi tasyakuran bersama. Menurutnya, langkah ini akan mengurangi potensi gesekan di lapangan.
"Harapan dengan adanya kegiatan ini, aksi tanggal 13 itu ditiadakan dan diganti dengan acara tasyakuran bersama. Otomatis massa yang hadir akan lebih kondusif dan jumlahnya berkurang," ungkap Jaka Wahyudi.
Jaka Wahyudi menegaskan, pihaknya bakal menyiapkan pengamanan maksimal pada 13 Agustus 2025. Dia mengingatkan, kegiatan di ruang publik akan membawa nama baik Pati, terlebih pada bulan kemerdekaan.
"Marwahnya Pati itu ada di alun-alun kabupaten. Jangan sampai diwarnai atau disusupi oleh kelompok-kelompok anarko yang sengaja datang dari luar untuk mengacau, membuat rusuh, anarki yang tidak sesuai agenda orang Pati," tegasnya.
Dia pun mengimbau masyarakat bijak menyikapi situasi dan menjaga iklim kondusif agar perekonomian tetap berjalan baik.
"Kalau gaduh, tidak ada orang yang mau datang untuk investasi, masyarakat susah cari pekerjaan," jelasnya.
Sebab itu, dia mengatakan, Polresta Pati bakal menyeleksi dan mengidentifikasi setiap kelompok yang hadir di alun-alun jika kegiatan tetap berlangsung. "Kami akan pastikan bahwa yang hadir adalah mereka yang terdaftar dan jelas kepemimpinannya di lapangan. Jangan sampai ada pihak luar yang mencoba memprovokasi," sebutnya.
Lebih lanjut, dia menerangkan, koordinasi dengan Forkopimda telah dilakukan guna mengantisipasi potensi kerawanan.
"Marilah kita bersama-sama untuk menjaga situasi Kabupaten Pati kondusif jangan sampai aksi ditumpangi kelompok anarko yang akan bikin rusuh dan rusak di Pati," pungkasnya.
(aku/aku)
