Eks Honorer RSUD Pati Ikut Demo Masyarakat Pati Bersatu, Ini Tuntutannya

Eks Honorer RSUD Pati Ikut Demo Masyarakat Pati Bersatu, Ini Tuntutannya

Dian Utoro Aji - detikJateng
Minggu, 10 Agu 2025 18:38 WIB
Eks karyawan honorer RSUD Kabupaten Pati memberikan dukungan dan akan ikut aksi pada 13 Agustus 2025 mendatang, Minggu (10/8/2025).
Eks karyawan honorer RSUD Kabupaten Pati memberikan dukungan dan akan ikut aksi pada 13 Agustus 2025 mendatang, Minggu (10/8/2025). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng
Pati -

Eks karyawan honorer RSUD Kabupaten Pati memberikan dukungan dan akan ikut aksi pada 13 Agustus 2025 mendatang. Mereka kehilangan pekerjaan akibat kebijakan Bupati Pati Sudewo.

Pantauan detikJateng di lokasi, massa mendatang posko donasi Masyarakat Pati Bersatu di Alun-alun Pati sore tadi. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan ungkapan kecewa terhadap kebijakan Bupati Pati, Sudewo. Spanduk itu bertulis 'Kebijakan Bupati yang dzolim dan arogan'.

Salah satu eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo Pati, Ruha mengaku menjadi karyawan honorer di rumah sakit milik daerah Pati ini sudah 20 tahun lamanya. Namun tahun ini karena dalih efisien oleh Bupati Pati, dirinya kehilangan pekerjaan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau saya sendiri di PHK per 1 Juli 2025. Saya bekerja di rumah sakit sudah 20 tahun di RSUD RAA Soewondo Pati," kata Ruha kepada wartawan ditemui di Posko Masyarakat Pati Bersatu di Alun-alun Pati, Minggu (10/8/2025).

ADVERTISEMENT

Menurutnya selain dirinya ada 220 orang lainnya yang terkena PHK tahun ini. Akibat PHK ini kata dia tidak ada pesangon hingga solusi.

"Kami tidak ada pesangon. Tanpa ada solusi apa pun," jelasnya.

"Saya terlahir dikasih pengarahan mohon maaf dan dikasih surat pemberhentian pas pemberhentian sampai 1 Juli 2025 ini," dia melanjutkan.

Menurutnya baru kali ini ada karyawan badan layanan umum daerah (BLUD) dari honorer menjadi tetap. Padahal dirinya menjadi karyawan honorer rumah sakit melalui tes dan dinyatakan diterima.

"Selama 20 tahun baru ada seperti itu. Ada kebijakan baru seperti ini harus ada tes BLUD tidak tetap menjadi BLUD tetap," terang dia.

"Padahal saat itu saya masuk di RSUD Pati itu kami sudah dites. Ada uji kompetitif dan kami lolos ke sana. Kami ada buktinya," ujarnya.

Ruha kini harus menganggur. Sebab dirinya mencoba mencari pekerjaan usianya yang sudah kepala empat.

"Sekarang nganggur sebagai ibu rumah tangga," jelasnya.

Oleh karena itu, dia bersama korban PHK menuntut kembali bisa bekerja di rumah sakit atau Bupati Sudewo turun dari jabatan.

"Kami dari PKH RSUD RAA Soewondo Pati ingin memberikan aspirasi tuntunan kami kembalikan pekerjaan kami atau turunkan Bupati," jelasnya.

Eks karyawan honorer lainnya, Roni juga mengaku mengabdi di rumah sakit sudah 20 tahun lamanya. Kini dia harus menganggur setelah di-PHK dari rumah sakit.

"Sudah mengabdi 20 tahun. Akibat dengan usia untuk mencari pekerjaan susah. Jelas perekonomian saya pribadi keteteran karena tidak ada pemasukan untuk kebutuhan," jelasnya.

"Saya masih nganggur," jelasnya.

Roni heran karena setelah di-PHK ada kabar pihak rumah sakit membuka lowongan formasi untuk karyawan honorer BLUD. Bahkan informasi yang ia terima mencapai 330 orang.

"Untuk sementara katanya ada perbup yang baru dan perekrutan ulang. Malahan bertambah dengan jumlah kuota. Kita di-PHK itu 220 orang sekarang informasinya menambah 330-an malah lebih banyak," terang dia.

Respons Masyarakat Pati Bersatu soal Ada Pihak Sepakat Pembatalan Pajak 250 Persen

Sementara itu, adanya beberapa pihak yang telah sepakat atas pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen. Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto menyebutkan mereka bukan dari kelompoknya.

"Kemarin mengetahui Yayak Gundul LSM Gerpab membatalkan demo. Harap diketahui aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu tidak ada hubungan dengan Yayak Gundul. Yayak Gundul itu tidak pernah ada hubungan kami dan kami tidak mau berhubungan dengan dia," kata Teguh kepada wartawan ditemui di Posko Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Minggu (10/8).

Teguh meminta agar masyarakat tidak diadu domba. Menurutnya masyarakat Pati telah bersatu.

"Jadi saya mohon jangan diadu domba. Pesan saya ke Pak Bupati Sudewo. Pak Bupati warga Pati jangan ada diadu domba warga Pati sudah bersatu warga Pati sudah bersatu," jelasnya.

Menurutnya pihaknya sepakat tetap menggelar demo pada 13 Agustus 2025. Massa terlanjur kecewa dengan sikap arogan dari Bupati Pati Sudewo.

"Tanggal 13 tetap demo. Karena aspirasi dari semua warga Pati. Sebagai jawaban dari undangan Pak Bupati Pati," jelasnya.




(rih/rih)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads