.webp)
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons sederet isu terkini. Mulai dari pemberian abolisi ke Tom Lembong, amnesti bagi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, maupun terkait arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, supaya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi kepada awak media saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kota Solo. Dirangkum detikJateng, berikut sederet pernyataan Presiden RI periode 2014-2024 itu.
Soal Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong-Amnesti ke Hasto
Jokowi menerangkan, keputusan itu merupakan hak prerogatif yang dipunyai Prabowo sebagai Presiden RI. "Ya itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada presiden," ujar dia, Jumat (1/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia melanjutkan Prabowo tentunya sudah mempunyai pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan itu. Jokowi yakin, keputusan Prabowo sudah memertimbangkan baik segi hukum maupun sosial politik.
"Saya kira ya setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya," urainya.
Terkait Prabowo yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Jokowi meminta supaya keputusan tersebut dihormati.
"Sama, itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita dan kita menghormati," ungkapnya.
"Ya, semuanya. Yang namanya pemerintah, Presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial, politik. Saya kira semuanya pasti menjadi pertimbangan," ujar Jokowi.
Bantah Bahas Abolisi-Amnesti Saat Bertemu Prabowo
Diketahui, Jokowi dan Prabowo sempat melakukan perbincangan empat mata di sebuah warung mi di Solo pada Minggu (20/7). Jokowi mengaku mereka tidak membahas mengenai pemberian abolisi untuk Tom Lembong maupun amnesti bagi Hasto.
Jokowi menekankan pembicaraan keduanya seputar Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Nggak ada (pembicaraan soal abolisi dan amnesti). Bicaranya soal PSI," tuturnya.
Saat ditanya apakah dua keputusan tersebut bakal memengaruhi hubungannya dengan Prabowo, Jokowi enggan memberi jawaban lugas. Ia justru bercerita momen jajan bakmi bareng saat berada di Solo.
"Baru saja beliau ke rumah, baru saja kita ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam," ungkapnya.
Dilansir detikNews, pada Kamis (31/7) malam DPR RI dan pemerintah menggelar rapat konsultasi membahas pertimbangan presiden terkait pemberian amnesti hingga abolisi. Di antaranya abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto.
"Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai rapat konsultasi di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/7)
"Kedua, adalah pemberian, persetujuan dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor R 42/Pers/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk Saudara Hasto Kristiyanto," ujarnya.
Seperti diketahui, Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun hukuman penjara terkait kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku. Sementara Tom Lembong sudah divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Dia telah mengajukan banding atas vonis itu.
Soal Megawati yang Arahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo
Jokowi memberi komentar terkait Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kadernya mendukung pemerintahan Prabowo. Diketahui, Jokowi adalah mantan kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
"Ya, setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri," ucap mantan Wali Kota Solo itu.
Ia juga tidak berkomentar soal PDIP yang menghelat Kongres Ke-6 di Bali. Ia kembali menegaskan keputusan itu adalah internal partai.
"Nah, itu internal partai," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengungkap bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti ribuan DPRD hingga DPR Fraksi PDIP di Bali.
"Secara umum, Ibu Megawati mengingatkan agar partai tetap solid sebagai organisasi dan memiliki frekuensi perjuangan yang sama," kata Deddy di Bali, Kamis (31/7).
Menurut Deddy, soliditas adalah prasyarat mutlak bagi partai politik untuk bisa menopang negara dengan baik. Megawati mengingatkan soliditas internal partai.
"Tidak ada sejarah negara mana pun bisa dibangun dengan kuat jika partai politiknya tidak solid. Karena itu, soliditas internal harus dijaga," katanya.
Deddy juga menyoroti pesan Megawati agar partai tetap menjadi penopang pemerintahan. Ia menyebut PDIP akan mendukung program pemerintah yang dianggap berpihak kepada masyarakat luas.
"Ibu mengingatkan, agar partai bisa berperan maksimal, maka soliditas internal adalah kuncinya," kata Deddy.
"Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global," sambungnya.
(apu/apu)
