.webp)
Massa pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Jateng, di Jalan Pahlawan, Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan. Mereka melepas jaket ojol dan menaburinya dengan bunga.
Pantauan detikJateng, para pengemudi telah tiba di halaman Kantor Gubernur Jateng sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka membentangkan poster tuntutan bertuliskan 'hapus layanan grabbike akses hemat, hapus layanan slot grabfood, hapus layanan order gabungan, kembalikan vermuk seperti semula'.
Para pengemudi ojol dari berbagai daerah di Jateng itu juga tampak melepas jaket ojol mereka dan menaburinya dengan bunga. Tampak di sekitar seragam mereka, ada poster-poster dengan tulisan 'jare mitra kok malah jadi sapi perahan', 'aplikator penghisap darah driver', 'payung hukum belum mampu memayungi kami', 'hapus perbudakan modern'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Humas aksi dari komunitas Online Bergerak, Didik Agus Rianto, mengatakan tuntutan aksi hari itu senada dengan aksi serupa di berbagai kota di Indonesia, yakni penghapusan sistem potongan tinggi dari aplikator dan desakan agar pemerintah segera membuat payung hukum yang mengatur transportasi online.
"Kami minta pemerintah daerah ikut menyuarakan aspirasi kami ke pemerintah pusat. Potongan dari aplikator sangat mencekik. Di aplikasi tertulis 20 persen, tapi praktiknya bisa sampai 40-50 persen," kata Didik di halaman Kantor Gubernur Jateng, Selasa (20/5/2025).
 Aksi demo pengemudi ojek online di halaman Kantor Gubernur Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Selasa (20/5/2025). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng |
Selain potongan, para driver juga menyoroti kebijakan 'Grab Hemat' dan fitur berbayar agar mendapat order. Untuk mendapatkan pesanan, driver bahkan harus membayar hingga Rp 3 ribu per orderan. Dalam sebulan, mereka bisa merogoh hingga Rp 380 ribu, sementara penghasilan bersih terus menurun.
"Dulu sehari bisa dapat Rp 700 ribu, sekarang dapat setengahnya aja sudah bersyukur," ungkapnya.
Menurutnya, saat ini tarif ojol makin murah, potongan makin besar. Hal itu membuat para pengemudi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus membiayai kendaraan yang digunakan untuk mencari nafkah.
"Banyak teman-teman yang mobilnya ditarik leasing karena nggak mampu bayar angsuran. Bisa dilihat mobil banyak yang pajaknya mati," ujar Didik.
Ia menjelaskan, simbolisasi menanggalkan jaket atribut aplikator dan menaburkan bunga menjadi bentuk 'pemakaman' transportasi online yang mereka anggap telah mati secara kesejahteraan.
"Ibaratnya transportasi online di Indonesia itu sudah mati karena tidak ada keadilan untuk kami," tegasnya.
Ketua DPD Asosiasi Driver Online Jateng, Daniel, menambahkan tuntutan utama aksi tersebut adalah pembentukan Undang-Undang tentang transportasi online yang mengatur semua aspek, mulai dari tarif batas bawah dan atas, perlindungan mitra, hingga pengiriman barang.
"Selama ini aplikator bertindak semena-mena. Kami seperti ditindas. Program dibuat sepihak, tidak sesuai kondisi di lapangan. Bahkan manipulasi jarak tempuh juga terjadi, jarak sebenarnya 10 kilometer bisa tercatat hanya 7 kilometer, otomatis tarif berkurang," ujarnya.
 Aksi demo pengemudi ojek online di halaman Kantor Gubernur Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Selasa (20/5/2025). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng |
Daniel menyebut, saat ini para driver harus berjuang keras demi menutup biaya harian, termasuk bensin dan sewa kendaraan.
"Dulu bisa bawa pulang Rp 300 ribu, sekarang Rp 100 ribu saja belum tentu. Kalau pemerintah nggak segera turun tangan, kondisinya bisa semakin buruk," tuturnya.
Ia dan para ojol berharap, perjuangan hari ini bisa membuka jalan bagi kebijakan yang lebih adil bagi para mitra transportasi online.
(apl/afn)
