Pertama di RI, Jateng Gratiskan 139 Sekolah Swasta untuk Siswa Tak Mampu

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan kesempatan bagi siswa SMA dan SMK yang kurang mampu untuk bersekolah gratis di sekolah swasta terpilih. Program ini dinilai menjadi inisiatif pertama di Indonesia yang menggratiskan biaya sekolah swasta.

"Pendidikan ini merupakan investasi masa depan. (Kemitraan) ini merupakan yang pertama," ungkap Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam keterangannya, Senin, (19/5/2025).

Melalui kerja sama dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK yang tersebar di seluruh Jawa Tengah, Pemprov menyediakan total 5.004 kursi tambahan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. Luthfi menjelaskan program ini dirancang untuk memberi kesempatan setara kepada seluruh generasi muda secara menyeluruh, sekaligus menekan angka putus sekolah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov telah mengalokasikan Rp2 juta per siswa," kata Luthfi.

Anggaran Rp2 juta per siswa ini akan didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Meskipun gratis, Pemprov Jateng memastikan bahwa hanya sekolah swasta yang memenuhi syarat yang tergabung dalam kemitraan program ini. Hal ini berarti SMA/SMK swasta yang tergabung minimal harus terakreditasi B, memiliki fasilitas pembelajaran memadai, rasio guru dan tenaga kependidikan yang ideal, dan komitmen untuk tidak memungut biaya dari murid yang tergabung dalam program ini.

"Ini yang pertama di Indonesia sekaligus menunaikan janji politik kami. Memberikan akses pendidikan bagi siswa miskin," tegas Luthfi.

Adapun daya tampung total SPMB tahun ini mencapai 230.163 siswa, meningkat 6.393 kursi dibanding tahun lalu. Penambahan ini berasal dari kemitraan, pembangunan sekolah dan ruang kelas baru, serta pendirian Sekolah Keterbakatan Olahraga.

"Kita menerima (penambahan) sekitar 6 ribuan. Kita juga bekerja sama kemitraan dengan SMA/SMK swasta sekitar 5000an," jelas Luthfi.

Penambahan daya tampung tersebut sekaligus memberi kesempatan bagi para lulusan SMP/sederajat dengan tetap memprioritaskan siswa dari keluarga miskin. Tidak hanya itu, program ini juga diharapkan dapat menjangkau siswa dari panti asuhan, anak tidak sekolah (ATS), hingga anak dengan disabilitas.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Sadimin, menyebut setiap sekolah mitra akan menerima satu rombongan belajar (±36 siswa). Teknis pendaftaran mengikuti juknis yang berlaku dan dilakukan melalui MoU antara sekolah dan dinas terkait.

"Secara teknis, pendaftaran disesuaikan dengan juknis yang ada. Masing-masing sekolah yang bermitra tadi, MoU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Untuk masing-masing sekolah itu satu rombongan belajar atau sekitar 36 siswa," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, mengapresiasi langkah ini sebagai terobosan nyata. Menurutnya, model ini bisa menjadi contoh nasional dan sejalan dengan rencana pemerintah pusat terkait "sekolah rakyat".

"Ini selaras dengan pemerintah pusat yang sedang menyiapkan sekolah rakyat. Hari ini Pemprov Jateng sudah mulai dulu. Ini bisa menjadi percontohan. Nanti tinggal kita atur secara fiskal dan lain sebagainya," ujarnya.

Adapun tahapan pendaftaran SPMB 2025/2026 dimulai pekan depan, dengan jadwal sebagai berikut: