.webp)
Sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi Sukolilo Bangkit menggelar aksi di depan kantor Polresta Pati. Mereka mendukung polisi agar menindak tegas adanya tambang ilegal di wilayah Pegunungan Kendeng.
Warga dari wilayah Sukolilo itu menggelar aksi di depan kantor Polresta Pati siang tadi. Mereka datang ke kantor Polresta Pati dengan naik truk. Mereka juga membawa spanduk tuntutan agar tambang di Pegunungan Kendeng Pati ditutup.
Warga lalu menggelar orasi dan menyanyikan tembang di hadapan polisi yang berjaga. Kemudian sebagian massa dipersilakan masuk ke Kantor Polresta Pati untuk audiensi. Audiensi berlangsung sekitar satu jam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinator aksi, Slamet Riyanto, mengatakan kehadiran warga ini menindaklanjuti adanya surat laporan ke Polresta Pati terkait dengan keberadaan tambang ilegal di wilayah Pegunungan Kendeng.
"Kehadiran kami di Polresta Pati menindaklanjuti surat kita atas nama Sukolilo Bangkit dan warga korban pada tanggal 10 April 2025," kata dia kepada wartawan di lokasi, Senin (5/5/2025).
Menurut Slamet, tujuan aksi ini untuk menanyakan tindakan apa yang telah dilakukan penegak hukum.
"Niat kita mau bertanya, apakah sudah dilakukan selama ini terkait dengan kejahatan yang bertahun lamanya merusak pegunungan kita, merusak bumi kita, apa yang sudah dilakukan mereka," ujar dia.
Slamet dan sejumlah warga lain itu sengaja datang ke Mapolresta Pati untuk memberikan dukungan kepada kepolisian agar menindak tegas keberadaan tambang ilegal.
"Kita hadir di sini untuk menguatkan kepolisian. Kita hadir di sini untuk mendukung kepolisian, supaya kepolisian tidak takut dengan para preman, tidak takut dengan para mafia. Supaya kepolisian tidak dimasuki oleh oknum-oknum yang merugikan negara," jelasnya.
Slamet mengaku akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar jika tuntutan warga tidak ditindaklanjuti. "Bilamana hasil audiensi kami tidak ada tindak lanjut kami akan bawa massa lebih banyak. Kita tidak akan pernah takut," kata dia.
Sementara itu Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, Gunretno, menyebut ada 17 titik tambang di wilayah Pegunungan Kendeng yang tidak berizin. Hanya ada empat titik yang mengantongi izin.
"Kita sudah ke DPR, ESDM, polisi, dan instansi terkait ketika dulur Kendeng menyampaikan ada 17 titik tambang tidak berizin di Kecamatan Sukolilo dan Kayen dari ESDM ada empat yang berizin. Itu diketahui oleh polisi," ujar Gunretno.
Menurut dia, keberadaan tambang ini berdampak pada kerusakan lingkungan hingga bencana alam. Maka itu tokoh sedulur Sikep ini meminta kepolisian menutup tambang di Pegunungan Kendeng.
"Ini adalah kejahatan lingkungan, tidak berizin, sudah beroperasi tidak hanya lima tahun," ucap Gunretno.
"Tambang tidak ada izinnya dan terus menerus berdampak lingkungan tidak hanya kekeringan dan banjir tapi ini dari tahun 2014 masih bencana alam terus," sambung dia.
Audiensi kepolisian dan perwakilan warga berlangsung secara tertutup. Para peserta audiensi tidak diperkenankan membawa alat komunikasi.
Sementara itu pihak Polresta Pati yang menemui warga, Kasatreskrim AKP Heri Dwi Utomo, belum berkomentar. Awak media lalu menunggu di depan kantor reskrim dan menghubunginya.
Diberitakan sebelumnya, massa ini sempat menggelar aksi di depan kantor DPRD Pati pada Senin (28/4) lalu. Mereka saat itu juga menuntut agar tambang ilegal di Pegunungan Kendeng ditutup.
(dil/sip)
