Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan tetap solid kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah usulan pergantian wakil presiden. Dia meminta proses Pemilihan Umum (Pemilu) agar dihormati.
Hal itu diungkapkan Bahlil usai membuka Musda XI Golkar Jawa Tengah di hotel PO Semarang. Ia ditanya soal isu usulan pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden Indonesia.
"Saya pikir negara kita ini kan negara hukum, proses pemilu sudah selesai dan konstitusional. Kalau ada yang berpikir di luar daripada hukum ya kita serahkan ke mekanisme hukum," kata Bahlil di hotel PO Semarang, Jumat (2/5/2025) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian Bahlil menegaskan Partai Golkar saat ini akan memperjuangkan dan mengawal program dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
"Golkar akan memperjuangkan, mempertahankan, dan mengawal program Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden," tegasnya.
Untuk diketahui, dikutip dari detiknews, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat 8 tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Ada 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam tuntutan kedelapan menyinggung soal pergantian Wakil Presiden yang berbunyi, "Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman".
(afn/apl)