.webp)
Pengadilan Negeri (PN) Semarang menyatakan akan menindaklanjuti keluhan warga terkait rumah dinas (rumdin) terbengkalai di Jalan Pamularsih, Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat. Rumah-rumah itu akan segera dibersihkan.
Humas PN Semarang, Haruno, mengatakan di antara belasan rumah itu ada lima yang merupakan rumah dinas hakim. Usai rumdin terbengkalai di Pamularsih itu viral di media sosial, pihaknya akan langsung meninjau lokasi dan menindaklanjuti keluhan warga.
"Prinsipnya hari ini ditindaklanjuti. Hari ini akan dilakukan tinjau lokasi. Kedua, action, apa yang dikehendaki mungkin dari warga," kata Haruno saat dihubungi detikJateng, Selasa (15/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, pada awal tahun pun sudah ada rencana untuk lima rumdin hakim yang kosong sejak 2021 itu. Namun, hal itu tak terlaksana karena kendala anggaran.
"Sebetulnya awal tahun itu sudah mau ditindaklanjuti, ternyata ada perampingan anggaran," ungkap Haruno.
"Sementara yang di Pamularsih itu bukan hanya milik hakim pengadilan, tapi juga ada perumahan milik Kementerian Keuangan," lanjutnya.
Soal keluhan warga yang meminta agar rumdin kosong yang kini kerap digunakan untuk aktivitas ilegal dan menimbulkan kesan horor itu dibongkar, Haruno mengatakan pembongkaran membutuhkan anggaran yang besar.
"Hari ini akan dibersihkan, kalau dibongkar kan barangkali juga membutuhkan anggaran yang besar toh," jelasnya.
 Suasana rumah dinas kosong di Jalan Pamularsih Dalam, Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Senin (14/3/2025). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng |
"Awal tahun kemarin kan sedang dalam kondisi anggarannya dipepet, mungkin sekarang sudah dibuka," lanjutnya.
Haruno mengungkapkan, pihaknya belum menerima surat pengaduan dari warga soal rumdin kosong tersebut. Namun akan ia cek kembali jika memang sempat ada surat yang ditujukan dari warga untuk melakukan audiensi.
"Secara resmi mereka (warga) mengajukan keberatan ke pengadilan tidak ada setahu saya. Tapi kalau ada surat resmi tentang perumahan dinas, barangkali ada perwakilan atau yang bersurat itu mungkin dipanggil (untuk audiensi)," jelasnya.
Ia menegaskan, selama ini PN Semarang bukannya tak merespons keluhan warga. Akan tetapi belum ada anggaran untuk menindaklanjutinya.
"Jadi alasan-alasan kenapa kemarin kok tidak direspons, bukan tidak direspons. Semua kalau pemerintahan pasti berujung kepada sebuah anggaran. Jadi nggak mungkin duit pribadi itu mau dipakai," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, belasan rumdin di Jalan Pamularsih, Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, dibiarkan kosong bertahun-tahun sehingga membuat warga resah karena rumah itu menimbulkan kesan horor dan rentan digunakan untuk aktivitas ilegal.
Sebanyak 19 rumah yang kosong itu diperuntukkan sebagai rumdin pegawai Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Jateng dan Pengadilan Negeri (PN) RI.
"Rumah dinas kehakimannya ada 5 unit, dinas keuangannya ada 14. Jadi yang kosong ada 19 unit. Kosong total itu 2021, mulai pengosongan 2019. Info pengosongan itu karena purna tugas," kata Ketua RT 1 RW 9 Kelurahan Bojongsalaman, Okky Tavianto (59), ditemui di rumahnya, Senin (13/4/2025).
(afn/dil)
