.webp)
Massa demo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Walisongo Semarang menyampaikan 9 tuntutan saat menduduki halaman gedung DPRD Kota Semarang.
Pantauan detikJateng, ratusan mahasiswa PMII UIN Walisongo Semarang yang awalnya demo di depan DPRD Kota Semarang akhirnya bisa masuk ke area halaman sekitar pukul 16.30 WIB. Aksi demo tersebut berakhir sekitar pukul 18.00 WIB.
Koordinator aksi, Friedrich Kamil (23) mengatakan, salah satu tuntutan yang dibawa yakni efisiensi anggaran yang berimbas pada beasiswa KIP-K. Dia bilang aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang merugikan mahasiswa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) khususnya di UIN Walisongo Semarang dipotong sampai Rp 14 triliun," kata Friedrich di lokasi, Selasa (18/2/2025).
Massa demo awalnya terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Setelah bisa masuk ke halaman DPRD Kota Semarang, mereka bergantian berorasi.
"Kami tidak menolak efisiensi anggaran, tetapi jangan memangkas anggaran pendidikan. Kalau efisiensi hanya untuk perjalanan dinas dan acara seremonial, kami sepakat," ujar Friedrich.
Ketua Komisariat PMII UIN Walisongo, Muhammad Alvian Azizi, mengatakan mahasiswa akan terus mengawal isu pemangkasan anggaran.
"Kami berharap aksi ini bisa membawa lebih banyak massa ke depannya. Semoga tuntutan kami tidak hanya didengar, tapi juga diindahkan pihak terkait," kata dia.
9 Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan 9 tuntutan yang mereka anggap sebagai permasalahan krusial di Indonesia saat ini.
- Menolak Inpres yang tidak berpihak kepada rakyat dan berpotensi merugikan generasi penerus bangsa
- Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran
- Menolak tindakan represif aparat yang menghalangi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai
- Menolak revisi UU Minerba yang dianggap hanya menguntungkan korporasi dan merugikan lingkungan serta masyarakat adat
- Mendesak kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Menyoroti kelangkaan gas LPG sebagai akibat dari permainan oligarki dan mendesak pemerintah menindak tegas pihak yang terlibat
- Menuntut evaluasi terhadap penambahan kementerian dan lembaga negara yang dinilai tidak efektif dan hanya membebani anggaran negara
- Menolak inkonsistensi kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat
- Menuntut revisi tata tertib DPR yang dianggap tidak demokratis agar aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan baik
(dil/apl)
