Massa Demo Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan Terobos Halaman Pemprov Jateng

Semarang -

Massa mahassiswa menerobos masuk ke halaman Kantor Pemprov Jawa Tengah (Jateng). Massa kemudian menduduki halaman Kantor Pemprov Jateng.

Pantauan detikJateng, di halaman Kantor Gubernur Jateng, Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Selasa (18/2/2025) sekitar pukul 17.19 WIB, terpantau sempat ada kericuhan. Kericuhan itu dipicu massa yang melempar botol ke halaman Kantor Gubernur Jateng.

Beberapa peserta aksi juga tampak memaksa membuka gerbang Kantor Gubernur Jateng. Orator aksi lantas mencoba melerai massa yang tengah ricuh melempar botol. Mereka saling menyerukan 'satu komando' untuk mencegah kericuhan terus berlangsung.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Usai gerbang terbuka, mobil komando yang dibawa massa pun menerobos memasuki halaman Kantor Pemprov Jateng. Massa kemudian duduk di halaman dan menyampaikan orasi.

Selain memprotes efisiensi anggaran, mereka juga menyinggung Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Mereka kompak menyerukan 'ganyang Fufufafa'.

"Dari tadi orasi selalu menyenggol Prabowo, tapi kita lupa Wapresnya Fufufafa. 'ganyang Fufufafa sekarang juga'," kata orator di aksi tersebut.

Aksi massa lantas kompak menyanyikan 'ganyang Fufufafa'. Hingga pukul 17.50 WIB, massa masih terus menyampaikan orasinya di halaman Gubernur Jateng.

Diketahui aksi tersebut diikuti ratusan mahasiswa mulai dari Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Politeknik Negeri Semarang (Polines), Universitas Semarang (USM), hingga komunitas-komunitas di Kota Semarang.

Mereka menamakan diri Aliansi Semarang Menggugat. Ketua BEM Undip Aufa Atha Ariq menyebut aksi ini merupakan bentuk respons terkait kebijakan Prabowo-Gibran.

"Pun ini akumulasi kemarahan kawan-kawan mahasiswa secara keseluruhan Semarang Raya, soal efisiensi anggaran dan kebijakan lain untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, dan juga kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Aufa di lokasi.

"Kemarin disampaikan anggaran pendidikan ini juga dipangkas untuk dana-dana yang berdampak, UKT dan SPI, sehingga kita menggugat dan menegaskan kepada pemerintah bagaimana kebijakan dibuat, pemerintah juga sampai plin-plan," lanjutnya.