.webp)
Puluhan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer mendatangi kantor DPRD Demak. Mereka berharap diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) secara penuh waktu.
Keinginan para GTT dan PTT tersebut karena selama ini sejumlah guru tersebut sudah mengajar bertahun-tahun dengan gaji minim kisaran Rp 350 ribu per bulan. Selama ini mereka juga sudah berusaha untuk mengikuti ujian tes namun tetap gagal.
Puluhan guru tersebut tergabung dalam Paguyuban GTT PTT Kabupaten Demak. Mereka ditemui oleh Ketua DPRD Demak Zayinul Fata, Kepala Dindikbud Demak Haris Wahyudi Ridwan, dan Kepala BKPP Herminingsih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Paguyuban GTT PTT Demak, Agus Maimun, mengatakan ada sekitar 280 guru yang belum diangkat menjadi PPPK. Ia menyebut guru tersebut statusnya R3 atau non-ASN yang terdaftar di sistem.
"91 untuk guru agama, dan 192 itu untuk guru kelas, dan tenaga teknis itu 79. Mungkin ini belum semuanya ya," kata Agus Maimun di Kantor Aula DPRD Demak lantai dua, Senin (13/1/2025).
"Ya (totalnya) sekitar 280-an sekian," imbuhnya.
Ia mengatakan guru yang belum diangkat PPPK tersebut ada yang telah mengajar selama 20 tahun dan ada juga yang menerima gaji hanya Rp 350 ribu per bulan. Ia berharap guru-guru tersebut dapat diangkat PPPK secara penuh.
"Harapannya GTT PTT Kabupaten Demak bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu," terangnya.
Satu guru Sekolah Dasar Negeri di Demak, Larasati (39), juga turut memperjuangkan nasibnya. Ia mengaku telah mengajar selama 20 tahun lebih dan terus gagal dalam ujian tes seleksi PPPK.
"Kami pejuang pendidikan khususnya guru di sini meminta R3 yang sudah masuk database kemarin bisa diberi formasi dan dituntaskan. Bahwasanya kita wiyata atau mengabdi kepada negara tidak hanya setahun dua tahun, bahkan puluhan tahun," kata Laras kepada wartawan.
"Saya sendiri sudah 20 tahun mengabdi sampai sekarang belum tercover. Dan paling mirisnya saya setiap tes, saya pasti bersaing dengan murid saya sendiri yang saya jadikan anak yang pintar. Dan anak (murid) saya itu juga lulus, sedangkan gurunya masih berjuang dan berjuang," imbuhnya.
Ia menerangkan mengikuti tes ujian PPPK sejak 2018 hingga sekarang. Ia berharap di tahun ini bisa diangkat menjadi PPPK.
"Sudah dari 2018 saya ikut, sudah banyak sekali, sampai sekarang. Iya, nilainya rendah. Harapan saya di sini artinya kita pejuang R3 ini bisa dituntaskan di tahun 2025 ini dengan status PPPK penuh waktu," ujarnya.
Selama 20 tahun, lanjutnya, ia menerima upah dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 600 ribu ditambah honor daerah sekitar Rp 630 ribu. Ia menyebut ada pula guru lain yang honornya dari BOS mendapat Rp 350 ribu per bulan.
"Saya sendiri Rp 600 ribu per bulan selama 20 tahun, itu dari BOS. Mirisnya lagi ada yang Rp 350 ribu per bulan," tuturnya.
"Kita juga dapat dari honor daerah tapi kadang keluarnya tiga bulan sekali. Satu bulannya dulu Rp 450 ribu, kalau sekarang Rp 630 ribu," imbuhnya.
Ia menambahkan kuota formasi guru sekolah dasar oleh Pemkab Demak tidak menampung semua kebutuhan. Pemkab membuka 103 formasi sedangkan pendaftarnya mencapai 295 orang.
"Kuota formasi SD dari Pemda itu hanya 103, kemudian yang daftar 295," ujarnya.
Ia berharap perjuangannya tersebut bisa berbuah di tahun ini. Pasalnya ia sudah mengadu ke Dewan di tahun sebelumnya.
"Takut (diberi harapan palsu atau PHP), kita ada trauma tersendiri, karena beberapa kali sudah ke sini baru kali ini saya didukung dan dirangkul sama Bapak (Ketua DPRD Demak). Harapan besar saya, insyaallah dengan rangkulan Bapak ini bisa membawa kesejahteraan untuk honorer Kabupaten Demak," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata, mengatakan formasi PPPK 2024 masih jauh dari kebutuhan. Ia berharap ada penambahan kuota di tahun ini.
"Kita berdiskusi bersama mencari terobosan baru, supaya problem-problem pendidikan hari ini bisa terurai bersama-sama. Karena formasi yang diselenggarakan kemarin masih jauh dari kebutuhan yang diharapkan, ya nanti saya minta Bu Hermin (Kepala BKPP) juga ke depan formasi-formasi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan hari ini," ujar Zayin.
Ia menyebut guru dengan pengabdian 20 tahun sudah layak untuk diangkat menjadi PPPK. Hal tersebut perlu adanya program optimalisasi dengan formasi yang kosong lainnya.
"Sebab kalau saya melihat hari ini, banyak sekali teman-teman guru yang wiyatanya lebih dari 20 tahun, sementara mereka belum bisa masuk PPPK dan ini harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan ada terobosan baru, kan pernah ada dulu namanya optimalisasi. Jadi formasi-formasi yang belum terpakai, kemudian kita bisa gunakan untuk optimalisasi teman-teman wiyata yang sudah lama mengabdi," terangnya.
(apl/rih)
