Kala PDIP dan KIM Plus Pilih Akhiri Perebutan Alkap DPRD Solo

Pembahasan terkait pembentukan alat kelengkapan (Alkap) DPRD Solo sempat alot karena dua kubu yakni PDIP dan KIM Plus yang terdiri dari PKS, Gerindra, PSI, Golkar, PAN, PKB tak menemukan titik temu. Alotnya pembentukan Alkap itu sempat membuat APBD Solo tak kunjung diketok.

Wakil ketua DPRD asal Gerindra, Ardianto Kuswinarno, berujar yang mengganjal untuk pembahasan APBD karena deadlock pembentukan alat kelengkapan di DPRD.

Ardianto mengatakan, DPRD dan Pemerintah Kota mengaku sempat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas terkait APBD. Ia menyebut, DPRD diberi waktu hingga Desember untuk membahas APBD.

"Kemarin kita konsultasi ke Kemendagri diberi waktu sampai bulan Desember, untuk membahas APBD 2025. Sampai belum terbahas, 6 bulan tidak menerima gaji. Sampai Desember kita diberi kesempatan membahas APBD 2025," katanya pada Rabu (4/12/2024).

Saling Tolak Skema Alkap DPRD Solo

Hingga Kamis (5/12) lalu, PDIP maupun Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yakni PKS, Gerindra, PSI, Golkar, PAN, PKB saling menolak tawaran yang diberikan.

Pihak KIM Plus memberikan tawaran ke PDIP dengan komposisi Ketua Komisi III dan Ketua Badan Kehormatan (BK) serta Wakil Ketua Komisi II, Sekretaris Komisi IV. Tawaran itu ditolak oleh PDIP.

Wakil Ketua Fraksi Karya Amanat Bangsa (Golkar, PAN, PKB) DPRD Solo, Taufiqurrahman menyebut pihaknya telah memberi dua opsi tawaran bagi PDIP. Dia bersikukuh ingin menggunakan salah satu opsi tersebut.

"Yang pertama kepemimpinan periode 2,5 tahun pertama dan 2,5 tahun kedua. Tapi, kami minat juga tetap yang duluan di tahun pertama, dan sampai hari ini belum ada kesepakatan," bebernya.

Skema pertama kemudian ditolak PDIP. Pihaknya kemudian mencoba memberi skema kedua, namun juga tetap ditolak.

"Kami punya skema baru, berdasarkan fraksi. Jadi semua fraksi mendapatkan ketua alkap, jadi PDIP 2 karena 20 kursi, semua fraksi mendapatkan pimpinan alkap baik itu wakil ketua atau sekretaris sehingga PDIP dapat 4, yang lain 3, semua sudah dapat jatah ketua dan PDIP dapat tambah satu di Badan Kehormatan. Tapi sampai hari ini belum ada kesepakatan," tegasnya.

Pihaknya menegaskan bahwa belum menerima skema yang ditawarkan PDIP yang meminta tiga pimpinan ketua.

"Belum (menerima skema PDIP), kami skema terakhir ini (skema dari KIM), kalau nggak itu ya opsi pertama yang ditawarkan PDIP tadi 2,5 tahun tapi KIM Plus yang tahun pertama," pungkasnya.

Selengkapnya di halaman berikutnya...