.webp)
Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy mengajak semua fraksi di DPRD Solo bekerja sama agar alat kelengkapan (alkap) bisa segera terbentuk. Rudy mengingatkan bahwa seluruh fraksi di DPRD adalah mitra satu sama lain.
"Semestinya anggota DPRD itu memahami bahwa tidak ada koalisi parlemen. Yang ada itu kerja sama antar fraksi," kata Rudy dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Sabtu (7/12/2024).
Rudy mengatakan PDIP terbuka untuk bekerja sama secara proporsional dengan fraksi lain. Sebab, Fraksi PDIP mendapat 20 kursi di DPRD Solo, terbanyak jika dibandingkan dengan fraksi lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang ada kerja sama yang proporsional lah. PDIP punya 20 kursi kok masak mau 'dihabisi' tidak diberi alkap sama sekali, akhirnya dilakukan lobi-lobi dengan Pemerintah Provinsi," ujarnya.
Rudy menyebut PDIP mengedepankan musyawarah dalam pembentukan alat kelengkapan DPRD.
"Demi kepentingan masyarakat dan APBD Kota Surakarta, silakan fraksi mengambil keputusan yang sebaik-baiknya. Yang penting RAPD 2025 segera dibahas, karena deadline-nya 31 Desember," ucap Rudy.
Mantan Wali Kota Solo itu juga menyinggung soal pembagian alat kelengkapan DPRD Solo pada 2019. Saat itu PDIP sebagai fraksi yang mempunyai kursi paling banyak juga mengajak musyawarah dan menawarkan posisi ke fraksi yang lain.
"Saat kami masih punya 30 kursi (hasil Pileg 2019), semua fraksi juga kami ajak musyawarah dan kami tawarkan posisi untuk mereka. Cuma Fraksi PKS yang menolak tawaran kami," kata Rudy.
Meski demikian, sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak, Rudy mengatakan PDIP siap menerima konsekuensi terburuk jika fraksi lain tidak menanggapi positif tawaran dari PDIP dengan skema yang telah diajukan.
"Secara logika politik, kami berhak memimpin beberapa komisi karena kursi kami jauh lebih banyak. Tapi jika ada fraksi lain yang ingin mendominasi, kami persilakan saja. Asalkan APBD segera rampung, karena ini demi kepentingan rakyat," pungkasnya.
Pernyataan Fraksi PKS DPRD Solo
Sementara itu perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sugeng Riyanto menampik soal tudingan 'menghabisi' PDIP dalam pembentukan alkap di DPRD Solo.
"Nggak ada (menghabisi), kemarin kan di jumpa pers terakhir, kita ada opsi di situ justru Fraksi PDIP malah dapat paling banyak (ketua Komisi dan dan ketua BK)," kata Sugeng saat dihubungi detikJateng, Sabtu (7/12/2024).
Sugeng bilang dua opsi dari KIM Plus itu bukan untuk 'menghabisi' PDIP.
"Kan kemarin dari kami ada dua opsi, yang pertama kan kemarin itu dua ketua di komisi III dan Ketua di Badan Kehormatan. Atau opsi kedua yakni kepemimpinan 2,5 tahun pertama awal dari KIM," ucap dia.
Sugeng menambahkan, pihaknya memilih kepemimpinan 2,5 tahun pertama agar bisa mengawal pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Respati Ardi-Astrid Widayani.
"Supaya kita bisa mengawal Mas Respati dan Mbak Astrid, karena mereka juga diusung oleh KIM Plus juga," ujar dia.
PDIP Vs KIM Plus Saling Tolak Skema Alkap DPRD Solo
Diberitakan sebelumnya, proses pembentukan alat kelengkapan (alkap) DPRD Solo belum menemui titik terang. Hingga Kamis (5/12) lalu, PDIP maupun Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yakni PKS, Gerindra, PSI, Golkar, PAN, PKB saling menolak tawaran yang diberikan.
Pihak KIM Plus memberikan tawaran ke PDIP dengan komposisi Ketua Komisi III dan Ketua Badan Kehormatan (BK) serta Wakil Ketua Komisi II, Sekretaris Komisi IV. Tawaran itu ditolak oleh PDIP.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Solo, Suharsono, mengaku awalnya bersurat kepada dua fraksi yakni Gerindra dan PSI untuk bekerja sama membuat alkap.
"Cuma kami tidak sepakat karena yang kami ajak Gerindra dan PSI, tapi mereka membuat skema dengan mengatur membuat skema dengan melibatkan fraksi yang lain. Kami nggak sepakat itu," kata Harsono saat dihubungi awak media, Kamis (5/12/2024).
Pihaknya juga menolak tawaran yang dibuat oleh KIM Plus tersebut. Pihaknya kukuh menawarkan tiga alternatif untuk pembentukan alkap.
"Jadi alternatif pertama, PDIP minta Ketua Komisi 1 dan Ketua Komisi 3. Kemudian Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 2 dan 4. Kemudian alkap DPRD dan komisi ketua BK, kemudian berikutnya Wakil Ketua Bapemperda," ucap Harsono.
Alternatif kedua, pihaknya tetap ingin kepemimpinan periodisasi 2,5 tahun pertama yang memimpin dari PDIP.
"Kemudian 2,5 tahun berikutnya diambil Fraksi Gerindra atau PSI, itu alternatif kedua. Alternatif ketiga 2,5 periode pertama kita ambil Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 3. Kemudian kita minta Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 4 dan 2," tegasnya.
"Periode 2,5 tahun kedua, PDI diberi Ketua Komisi 4, Ketua Komisi 2, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 1, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 3, Ketua BK dan Wakil Ketua Bapemperda. Unsur pimpinan selebihnya diberikan kepada Gerinda dan PSI," lanjut Harsono.
Lihat juga Video: Gibran Ucapkan Selamat Ultah ke FX Rudy: Terima Kasih Beri Bimbingan Kami
Pernyataan Fraksi Gerindra-Karya Amanat Bangsa DPRD Solo di halaman selanjutnya.
