Kala PDIP dan KIM Plus Pilih Akhiri Perebutan Alkap DPRD Solo

Round-Up

Kala PDIP dan KIM Plus Pilih Akhiri Perebutan Alkap DPRD Solo

Tim detikJateng - detikJateng
Minggu, 08 Des 2024 07:02 WIB
Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo (depan) dan perwakilan anggota DPRD Solo, saat ditemui di Lodji Gandrung, Solo, Sabtu (7/12/2024).
Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo (depan) dan perwakilan anggota DPRD Solo, saat ditemui di Lodji Gandrung, Solo, Sabtu (7/12/2024). Foto: Agil Trisetyawan Putra/detikJateng
Solo -

Pembahasan terkait pembentukan alat kelengkapan (Alkap) DPRD Solo sempat alot karena dua kubu yakni PDIP dan KIM Plus yang terdiri dari PKS, Gerindra, PSI, Golkar, PAN, PKB tak menemukan titik temu. Alotnya pembentukan Alkap itu sempat membuat APBD Solo tak kunjung diketok.

Wakil ketua DPRD asal Gerindra, Ardianto Kuswinarno, berujar yang mengganjal untuk pembahasan APBD karena deadlock pembentukan alat kelengkapan di DPRD.

Ardianto mengatakan, DPRD dan Pemerintah Kota mengaku sempat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas terkait APBD. Ia menyebut, DPRD diberi waktu hingga Desember untuk membahas APBD.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin kita konsultasi ke Kemendagri diberi waktu sampai bulan Desember, untuk membahas APBD 2025. Sampai belum terbahas, 6 bulan tidak menerima gaji. Sampai Desember kita diberi kesempatan membahas APBD 2025," katanya pada Rabu (4/12/2024).

Saling Tolak Skema Alkap DPRD Solo

Hingga Kamis (5/12) lalu, PDIP maupun Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yakni PKS, Gerindra, PSI, Golkar, PAN, PKB saling menolak tawaran yang diberikan.

ADVERTISEMENT

Pihak KIM Plus memberikan tawaran ke PDIP dengan komposisi Ketua Komisi III dan Ketua Badan Kehormatan (BK) serta Wakil Ketua Komisi II, Sekretaris Komisi IV. Tawaran itu ditolak oleh PDIP.

Wakil Ketua Fraksi Karya Amanat Bangsa (Golkar, PAN, PKB) DPRD Solo, Taufiqurrahman menyebut pihaknya telah memberi dua opsi tawaran bagi PDIP. Dia bersikukuh ingin menggunakan salah satu opsi tersebut.

Fraksi KIM Plus DPRD Solo di kantor DPRD Solo, Kamis (5/12/2024).Fraksi KIM Plus DPRD Solo di kantor DPRD Solo, Kamis (5/12/2024). Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng

"Yang pertama kepemimpinan periode 2,5 tahun pertama dan 2,5 tahun kedua. Tapi, kami minat juga tetap yang duluan di tahun pertama, dan sampai hari ini belum ada kesepakatan," bebernya.

Skema pertama kemudian ditolak PDIP. Pihaknya kemudian mencoba memberi skema kedua, namun juga tetap ditolak.

"Kami punya skema baru, berdasarkan fraksi. Jadi semua fraksi mendapatkan ketua alkap, jadi PDIP 2 karena 20 kursi, semua fraksi mendapatkan pimpinan alkap baik itu wakil ketua atau sekretaris sehingga PDIP dapat 4, yang lain 3, semua sudah dapat jatah ketua dan PDIP dapat tambah satu di Badan Kehormatan. Tapi sampai hari ini belum ada kesepakatan," tegasnya.

Pihaknya menegaskan bahwa belum menerima skema yang ditawarkan PDIP yang meminta tiga pimpinan ketua.

"Belum (menerima skema PDIP), kami skema terakhir ini (skema dari KIM), kalau nggak itu ya opsi pertama yang ditawarkan PDIP tadi 2,5 tahun tapi KIM Plus yang tahun pertama," pungkasnya.

Selengkapnya di halaman berikutnya...

Skema PDIP

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Solo, Suharsono, mengaku awalnya bersurat kepada dua fraksi yakni Gerindra dan PSI untuk bekerja sama membuat alkap. Namun, tak ada kesepakatan karena dua partai yang disebut itu melibatkan fraksi lain.

"Cuma kami tidak sepakat karena yang kami ajak Gerindra dan PSI, tapi mereka membuat skema dengan mengatur membuat skema dengan melibatkan fraksi yang lain. Kami nggak sepakat itu," kata Harsono saat dihubungi awak media, Kamis (5/12).

Pihaknya juga menolak tawaran yang dibuat oleh KIM Plus tersebut. Pihaknya kukuh menawarkan tiga alternatif untuk pembentukan alkap.

"Jadi alternatif pertama, PDIP minta Ketua Komisi 1 dan Ketua Komisi 3. Kemudian Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 2 dan 4. Kemudian alkap DPRD dan komisi ketua BK, kemudian berikutnya Wakil Ketua Bapemperda," ucap Harsono.

Alternatif kedua, pihaknya tetap ingin kepemimpinan periodisasi 2,5 tahun pertama yang memimpin dari PDIP.

"Kemudian 2,5 tahun berikutnya diambil Fraksi Gerindra atau PSI, itu alternatif kedua. Alternatif ketiga 2,5 periode pertama kita ambil Ketua Komisi 1, Ketua Komisi 3. Kemudian kita minta Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 4 dan 2," tegasnya.

"Periode 2,5 tahun kedua, PDI diberi Ketua Komisi 4, Ketua Komisi 2, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 1, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 3, Ketua BK dan Wakil Ketua Bapemperda. Unsur pimpinan selebihnya diberikan kepada Gerinda dan PSI," lanjut Harsono.

Damai Usai Pertemuan Tertutup

Akhirnya para perwakilan PDIP dan KIM Plus memutuskan melakukan pertemuan di Lodji Gandrung pada Sabtu (7/12). DPRD dari Partai PDIP ada Budi Prasetyo, YF Sukasno, dan Sudarsono. Sementara dari KIM seperti Ardianto Kuswinarno (Gerindra), Sugeng Riyanto (PKS), Sonny (PSI), Taufiqqurahman (Golkar), dan lainnya.

Serta Wali Kota Solo Teguh Prakosa, ikut hadir sebagai fasilitator. Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo mengatakan, pada pertemuan itu semua fraksi sudah sepakat untuk menyelesaikan polemik yang terjadi saat pembentukan Alkap.

"Seluruh pimpinan dan fraksi-fraksi di DPRD Kota Surakarta semuanya bersepakat untuk kita bekerjasama, untuk kepentingan masyarakat Kota Solo lebih luas. Tindaklanjuti setelah pertemuan kita sore hari ini, hari Senin akan kita laksanakan Paripurna," kata Budi kepada awak media di Lodji Gandrung, Solo, Sabtu (7/12/2024).

Mereka berencana membahas pencabutan keputusan DPRD yang berkaitan dengan pembentukan Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) dalam rapat paripurna terdekat. Setelah itu, Alkap secara lengkap akan dibentuk seperti Komisi, Banggar, Banmus, Bapemperda, dan BK.

Setelah Alkap yang lengkap terbentuk, maka masing-masing akan menjalankan tugasnya, termasuk membahas RAPBD Kota Solo tahun depan yang belum selesai dibahas.

Budi mengatakan polemik pembahasan alkap tersebut merupakan bagian dari dinamika. Pada intinya, permasalahan itu sudah disepakati untuk diselesaikan.

"Itu bagian dari dinamika yang kemarin sudah berjalan, saya kira hari ini kita tutup. Hari ini kita sudah bersepakat nanti akan kita selesaikan di rapat paripurna hari Senin. Intinya kita sudah bersepakat untuk mengakhiri dinamika yang kemarin berkembang sebelum hari ini kita sepakati," jelasnya.

Budi menjelaskan pembahasan RAPBD untuk tahun depan masih bisa dilakukan sampai akhir bulan Desember 2024. Ditargetkan paling lama tanggal 12 Desember 2024, DPRD Kota Solo sudah selesai membahas semuanya, sehingga bisa segera diserahkan ke tingkat Provinsi.

Halaman 2 dari 2


Simak Video "Video: Bahlil Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Plus"
[Gambas:Video 20detik]
(afn/afn)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads