.webp)
Pembentukan alat kelengkapan (alkap) DPRD Solo berjalan alot yang berujung molornya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. PDIP dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tawar-menawar.
Diketahui, alkap DPRD Solo belum terbentuk lantaran masih alot antara PDIP dengan KIM Plus. PDIP ingin adanya pemerataan pimpinan di komisi.
Tawaran PDIP
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Solo, Suharsono mengaku telah melakukan lobi-lobi ke KIM Plus namun belum menemukan jalan keluar. Harsono, sapaannya, mengaku partainya memberikan usulan agar kursi pimpinan komisi dibagi antara PDIP dan KIM Plus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kaitan pembentukan alkap DPRD terdiri dari 4 komisi, Bapemperda, dan Badan Kehormatan, sehingga ada 6 alkap DPRD. Kami berpendapatan secara proporsional pimpinan atas komisi itu ketua yang penting itu kita berbagi, jadi asumsi kita adalah ada KIM Plus dan PDIP di 6 alkap DPRD," kata Harsono kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).
Pihaknya mengusulkan agar 6 alkap tersebut dibagi dengan KIM Plus. Ia mengaku, PDIP meminta dua pimpinan di komisi.
"Kita mengusulkan untuk berbagi 3 PDIP dan 3 ke sana (KIM), ini yang belum diketahui publik. Komisi ada 4, itu 2 (komisi) kita minta sebagai ketua lalu satu Bapemperda. Jadi ada tiga yang kita minta, tapi itu tidak disepakati," bebernya
"Mereka menginginkan bahwa semua diambil mereka, kita kebagian unsur pimpinan, wakil ketua atau sekretaris, sehingga tidak ada jalan temu," lanjutnya.
Selain itu, pihaknya ingin ada pembagian merata secara periodisasi 2,5 tahun di awal dan 2,5 tahun kedua.
"Kemudian minta ada pembagian secara periodisasi yaitu 2,5 tahun pertama dan 2,5 tahun kedua. Persoalan siapa periode pertama mereka atau kita, terus kemudian mereka minta yang pertama mereka, kita yang kedua. Ini kami menganggap tidak pas karena kembali ke fakta bahwa kita dapat 20 kursi masa kita yang kedua, kita tetap minta pertama dan itu mandek sampai saat ini," tuturnya.
Tawaran KIM Plus
Ditemui terpisah, fraksi-fraksi dari KIM Plus yang terdiri dari PKS, Gerindra, PSI, Golkar, PAN, dan PKB memberikan dua opsi tawaran kepada PDIP. Tawaran yang pertama yakni PDIP mendapat satu ketua komisi, satu ketua badan, dan dua unsur pimpinan komisi.
"Opsi yang kedua yakni pimpinan ketua periodisasi 2,5 tahun di tahun pertama," kata Ketua Fraksi PKS, Sugeng Riyanto ditemui di DPRD Solo.
 Fraksi KIM Plus DPRD Solo di kantor DPRD Solo, Kamis (5/12/2024). Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng |
Dirinya memaparkan, pembagian komposisi alkap DPRD terutama komisi, Bapemperda, dan Badan Kehormatan dilakukan secara berimbang dan menjunjung asas pemerataan.
Pihaknya mengusulkan adanya pemerataan pada fraksi untuk memimpin di komisi, Bapemperda, dan Badan Kehormatan.
"Kami menawarkan proporsi sangat merata sekali, Fraksi PDIP selalu fraksi anggota terbesar mendapat dua ketua alkap, yakni satu komisi dan satu badan, jadi ada empat posisi untuk PDIP. PDIP sebagai Ketua Komisi III, Ketua Badan Kehormatan, Wakil Ketua Komisi II, Sekretaris Komisi IV," ucapnya.
Selanjutnya, kata Sugeng, Fraksi PKS dalam usulan komposisi alkap mendapatkan Ketua Komisi IV, Sekretaris Komisi I, Wakil Ketua Bapemperda. Sedangkan Fraksi PSI sebagai Ketua Komisi I, Sekretaris Komisi II, Sekretaris Komisi III.
"Fraksi Gerindra sebagai Ketua Bapemperda, Wakil Ketua BK, dan Ketua Komisi III. Dan Fraksi KAB (Karya Amanat Bangsa, fraksi gabungan Golkar PAN PKB) mendapat komposisi Ketua Komisi II, Wakil Ketua Komisi I, Wakil Ketua Komisi IV," bebernya.
Dengan adanya komposisi tersebut, Sugeng menyebut bahwa PDIP tetap mendapat porsi terbanyak di dua ketua alkap.
"Melihat komposisi yang kami tawarkan ke PDIP sesungguhnya sudah dalam perspektif kami imbang dan merata. Fraksi terbesar PDIP dapat dua ketua dan dua pimpinan alat kelengkapan, sementara fraksi lain hanya mendapat satu ketua dan dua pimpinan alat kelengkapan," pungkasnya.
(rih/ahr)
