.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tengah berbenah guna meningkatkan minat murid dan wali murid terhadap sekolah negeri, khususnya di jenjang SD. Sebab, masih banyak SD di Klaten yang kekurangan murid.
Dalam kegiatan halal bihalal bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Klaten di Grha Bung Karno, Bupati Klaten Sri Mulyani mengajak jajaran Disdik Klaten dan para tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Klaten.
Mereka diminta untuk terus berinovasi dan mulai mencari strategi dalam rangka meningkatkan jumlah murid SD Negeri. Sebab, meski sudah ada sekitar 622 SD di Kabupaten Klaten, ada beberapa SD yang masih kekurangan murid sehingga dilaksanakan regrouping atau penggabungan sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya minta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten klaten beserta jajarannya, tolong berinovasi bagaimana caranya bersaing dengan sekolah-sekolah swasta yang ada di Kabupaten Klaten," kata Sri Mulyani di Grha Bung Karno, Jumat (3/5/2024).
Sri Mulyani menegaskan regrouping ini menjadi fokus utama Disdik untuk segera dicari fokus penyebabnya. Terlebih, karena sekolah swasta cenderung menarik biaya yang cukup tinggi dibandingkan sekolah negeri.
Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi untuk mencari tahu penyebab beberapa sekolah mengalami kekurangan murid hingga harus dilakukan regrouping. Beberapa hal harus dibenahi, mulai dari perbaikan prasarana ataupun pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kalau di SMP kan memang sudah menerapkan untuk menarik, memikat para siswa dengan dana BOS, dengan digratiskan biaya berapa tahun, terus ada bantuan seragam, ada bantuan alat sekolah, dan yang lainnya. Dan di SD ini kan tidak ada pembayaran SPP ataupun yang lainnya," terangnya.
"Ini sebenarnya juga bukan terjadi hanya di Klaten, tapi di beberapa daerah pasti begitu. Ya kita semangat, ayo ada apa, kita evaluasi bersama," sambungnya.
Terpisah, Kepala Disdik Kabupaten Klaten Titin Widiyarsih mengungkapkan, sudah ada sekitar 38 SD yang berhenti beroperasional di Kabupaten Klaten. Ia menjelaskan, sekolah terpaksa ditutup karena menyangkut dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Kenapa saya harus begitu karena nanti juga berpengaruh pada BOS, BOS-nya kan tetap mengalir, padahal kan tidak dipakai, harus segera kami kembalikan ke kas negara," tuturnya.
Ia mengatakan berbagai upaya dan inovasi dilakukan guna mempertahankan keberadaan SD dari regrouping. Mulai dari memetakan sekolah-sekolah yang kekurangan murid, hingga memotivasi kepala sekolah untuk memelihara sekolah hingga jemput bola guna mencari murid baru.
"Mudah-mudahan nggak ada program regrouping biar SD Negeri ini menjadi wajah desa, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah itu hadir dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar yang notabene setiap desa ada," jelasnya.
"Kalau saya melihat selain sarprasnya, SD Negeri sama swasta kan sarprasnya jelas (berbeda), kalau SDM-nya saya yakin di negeri sekarang sudah terisi P3K semua, sudah nggak masalah. Disdik juga berusaha untuk dari Kementerian kami tidak hanya dari Pemda, dari kami jemput bola juga supaya ada rehab-rehab SD Negeri supaya lebih bagus," pungkasnya.
(ncm/ega)
