.webp)
Bupati Klaten Sri Mulyani menghadiri halal bihalal Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Klaten. Ia mengajak para peserta yang hadir untuk turut berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan.
Dalam kegiatan sarasehan dan halal bihalal keluarga besar SDM PKH Klaten di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten itu, ia berpesan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) untuk memanfaatkan SDM yang dimilikinya sebaik mungkin dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"Dinas Sosial memiliki SDM yang cukup banyak, muda-muda, energik, dan semuanya tegak lurus dengan pemerintahan. Jadi memiliki modal yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan, menyelesaikan masalah sosial yang kompleks dan banyak di Kabupaten Klaten," kata Sri Mulyani di Pendapa Pemkab Klaten, Sabtu (27/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia berpesan kepada para SDM PKH untuk terus menyelesaikan tanggung jawab besarnya dan senantiasa menegakkan asas keadilan dalam memberikan bantuan agar tepat sasaran. Tentunya lewat koordinasi dengan beberapa pihak di Kabupaten Klaten.
"Kita mempunyai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang juga mempunyai CSR (Corporate Social Responsibility), sehingga mereka juga bisa kita ajak untuk menyelesaikan masalah sosial," terangnya.
Kegiatan halalbihalal itu, kata Sri Mulyani bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk saling mengenal dan menggali informasi serta masalah-masalah krusial yang dapat segera ditindaklanjuti. Ia juga mengatakan, program pemasangan stiker bagi masyarakat tidak mampu juga bisa dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 218 SDM PKH beserta para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan digraduasi. Ada sebanyak 4 KPM yang digraduasi siang itu, mereka mengundurkan diri sebagai kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonominya sudah dikategorikan mampu.
"Mereka menjadi contoh bagi masyarakat lain, dimana mereka berani untuk keluar dari zona tidak mampu. Mereka berusaha, mereka saat ini sudah tidak tergolong orang yang mampu," ujar Sri Mulyani.
Terpisah, Kepala DINSOSP3AKB Puspo Enggar Hastuti menjelaskan, pada 2024 tercatat sudah ada 92 KPM yang graduasi mandiri sejahtera. Sementsra kelompok usaha bersama dan bantuan selama tahap satu sudah tersalurkan kepada 57.708 KPM PKH dengan total bantuan Rp 27.672.178.541.
"Teman-teman korkab (koordinator kabupaten) dan arahan dari korwil (koordinator wilayah) maupun dinas selalu menyampaikan kepada pendamping PKH bahwa sekiranya KPM memang sudah dirasa mampu, dia memang sudah bisa mandiri, bisa dengan rela masuk dalam program graduasi," jelasnya.
"Tapi memang tidak mudah, sebenarnya KPM nggak masalah graduasi tapi yang dikhawatirkan mereka akan kehilangan KIS (Kartu Indonesia Sehat), tapi kami berusaha dengan BPJS Kesehatan bahwa tidak akan hilang. Nanti ada pilihan dia masih layak menerima KIS atau tidak," sambungnya.
Beberapa KPM yang graduasi mandiri sejahtera ini, kata Puspo, sebagian mengundurkan diri karena sudah bekerja, sudah memiliki usaha atau buka warung, bahkan juga karena mendapat ganti rugi tol sehingga bisa dikategorikan sudah mampu.
Puspo menjelaskan, pihaknya akan terus memaksimalkan beragam upaya untuk menekan angka kemiskinan, termasuk melalui program pemasangan stiker bagi masyarakat tidak mampu. Berbagai langkah-langkah strategis serta koordinasi dengan berbagai pihak pun akan dilakukan guna mencegah adanya gesekan di lapangan.
"Kita akan segera koordinasikan. Semoga nanti bisa menjadi kegiatan yang mendongkrak turunnya kemiskinan di Kabupaten Klaten," jelasnya.
(anl/ega)
