.webp)
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menemui simpatisan yang mengadakan Senam Sicita di Banyumas, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu Puan sempat berkomentar soal ramai kritik dari civitas akademika kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pantauan detikJateng, Puan datang di lokasi, Lapangan Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, menggunakan kendaraan dinas DPR RI berpelat nomor RI 6. Kehadirannya molor hampir sekitar 2 jam dari waktu yang direncanakan pukul 08.00 WIB.
Puan sampai di lapangan tersebut sekitar pukul 09.48 WIB. Ia kemudian naik ke panggung dan berdialog dengan massa yang sebagian besar emak-emak dari perwakilan desa se-Kecamatan Baturraden.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puan sempat membagikan sejumlah paket yang berisi kaus dan tumbler kepada sekitar lima warga yang naik ke panggung. Dirinya juga membagikan amplop berisi uang kepada beberapa warga.
Dalam kesempatan tersebut Puan juga meminta dukungan simpatisan untuk mencoblos caleg dari PDIP tingkat kabupaten hingga pusat serta paslon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Ditemui usai acara, Puan Maharani memberikan tanggapan terkait kritik oleh civitas akademika kepada pemerintahan Presiden Jokowi.
"Biar rakyat yang menilai. Bagaimana seorang kepala negara itu harus memposisikan dirinya menjelang pemilu pesta demokrasi rakyat," kata Puan menjawab pertanyaan wartawan, Jumat (2/2/2024).
Ia meminta agar rakyat bisa memberikan penilaian terhadap perilaku Presiden Jokowi akhir-akhir ini.
"Silakan rakyat menilai, silakan rakyat menyuarakan apakah kemudian apa yang dilakukan Presiden itu memang seperti yang diharapkan rakyat atau tidak," terangnya.
Sebelumnya, dilansir detikJogja, civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat Petisi Bulaksumur, Rabu (31/1). Lewat petisi itu, mereka mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap telah keluar jalur.
Selanjutnya, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) mengkritik kondisi pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap menyalahgunakan wewenang jelang Pemilu, Kamis (1/2). Mereka menyuarakan kritik melalui pernyataan sikap 'Indonesia Darurat Kenegarawanan'.
(rih/ahr)
