.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif terbaik untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden.
"Alhamdulillah Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Penghargaan ini membanggakan, karena berhasil diraih enam kali berturut-turut," kata Nana dalam keterangan tertulis, Selasa (19/12/2023).
Ia mengatakan penghargaan yang didapatkan ini menunjukkan Pemprov Jateng tidak hanya bekerja keras mempertahankan informasi. Tetapi juga mempertahankan keseriusan Pemprov Jateng dalam membangun keterbukaan informasi publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nana berharap keterbukaan informasi publik yang sudah dibangun selama bertahun-tahun oleh Pemprov Jateng ini dapat menciptakan komunikasi yang sehat antara masyarakat dengan pemerintah.
Hal ini sejalan dengan mandat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan rakyat berhak memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara.
"Dengan begitu, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan pada akhirnya tercipta sistem penyelenggaraan negara yang baik (good governance)," ujarnya.
Informasi publik itu mencakup tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara, maupun tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.
"Kami akan menjamin informasi ini agar sampai kepada masyarakat di tingkat pedesaan. Kemudian masyarakat harus tahu apa yang kami kerjakan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyejahterakan masyarakat," jelas Nana.
Lebih lanjut, Nana menerangkan Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo juga menerima penghargaan desa informatif terbaik nasional.
"Kita harapkan desa ini menjadi percontohan bagi desa lain. Ini akan terus kami sosialisasikan, ke depan desa-desa lain bisa mendapatkan predikat yang sama," harapnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut keterbukaan informasi publik sebagai unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan, keterbukaan informasi publik dinilai menjadi penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.
Menurutnya, transparansi informasi adalah jalan merawat demokrasi. Hal ini pun bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat
"Saya senang tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik. Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang informatif bertambah secara signifikan," tutur Ma'ruf.
Tercatat pada tahun 2018 terdapat 15 badan publik informatif. Sedangkan di tahun 2023, jumlahnya melonjak menjadi 139 badan publik. Peningkatan ini diikuti dengan penurunan jumlah badan publik tidak informatif, dari 303 lembaga pada tahun 2018 menjadi 147 lembaga pada tahun 2023.
"Selamat kepada para penerima penghargaan badan publik informatif terbaik. Jadikan penghargaan Ini sebagai pengingat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar layanan informasi kepada masyarakat," pungkasnya.
