Pemprov Jateng Terima Penghargaan Pembina HAM Terbaik dari Kemenkumham

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai provinsi terbaik dalam membina kabupaten/kota peduli HAM. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly kepada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana.

Adapun penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada Peringatan Hari HAM sedunia ke -75 di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (11/12/2023).

Nana mengatakan penghargaan tahun ini dinilai istimewa dibanding tahun sebelumnya. Sebab Jateng menjadi provinsi penerima penghargaan dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak berpredikat peduli HAM. Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, ada 34 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kepedulian terhadap HAM.

"Jawa Tengah mendapatkan penghargaan lima provinsi terbaik, ini terkait dengan pembinaan dan pengembangan P5 (penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan) HAM," kata Nana dalam keterangan tertulis, Senin (11/12/2023)

Dia mengatakan banyaknya kabupaten/kota yang sudah berpredikat peduli HAM, menjadi salah satu indikator bagi Provinsi Jateng dalam memperoleh penghargaan ini. Selain itu, penilaian penghargaan ini juga dilihat berdasarkan pemenuhan aspek hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial budaya.

Dalam kesempatan tersebut, Nana turut mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Kanwil Hukum dan HAM Jateng yang juga menerima penghargaan. Nana mengaku akan terus berkomitmen meningkatkan prestasi yang sudah diraih yaitu bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng.

"Ke depan, kita harapkan agar masyarakat khususnya di Jateng dan umumnya di Indonesia, akan semakin memahami dan semakin melaksanakan HAM," harapnya.

Sementara itu, Yasonna H Laoly mengatakan kewajiban untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan tugas bagi setiap orang.

Berkaitan dengan mandat tersebut, dia mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk hadir serta serius dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya di bidang hak asasi manusia.

"Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan pemerintah salah satunya dengan mendorong Kabupaten/Kota Peduli HAM," tutup Yasonna.