.webp)
Surat undangan koordinasi ASN, daftar nilai iuran, hingga tangkapan layar percakapan WhatsApp yang menyertakan bukti tranfer uang beredar di media sosial. Dalam salah satu nota penarikan iuran itu disebutkan PNS di Kecamatan Kemusu, Boyolali, Tahun 2023.
Hal itu diunggah oleh akun @PartaiSocmed di X. Hanya saja, baik undangan, daftar relawan ASN, daftar iuran maupun bukti transfer itu tidak secara gamblang menyebutkan keperluannya untuk apa.
Ada juga unggahan tangkapan layar percakapan di WhatsApp. Di situ, tampak adanya penarikan jumlah tertentu untuk ASN maupun PPPK dan harus segera disetorkan pada November 2023. PDIP Boyolali buka suara saat diminta tanggapan soal unggahan yang viral tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau iuran, dilaporin saja. Kalau hanya upload-upload seperti itu untuk apa sih? Laporkan ke Bawaslu. Nanti kan Bawaslu akan menindaklanjuti kalau kaitannya dengan Pemilu. Di situ kan ada Gakkumdu yang isinya ada Polres, ada Kejaksaan," kata Dewan Pembina DPC PDI Perjuangan, Boyolali, Seno Kusumoarjo, Jumat (17/11/2023).
"Saya dengar ada juga aliansi LSM yang katanya punya bukti-bukti, ya laporkan. Gitu lho. Tapi kalau selama ini dia nggak lapor, cuma cuap-cuap ya menurut saya yo gur (ya cuma) manuver-manuver nggak jelas," sambung Seno.
Menurut Seno, duduk perkaranya akan gamblang jika hal-hal semacam itu dilaporkan ke pihak yang berwenang.
"Tapi kalau lapor bisa ditindaklanjuti, itu ya positif bagi kita semua to, dalam rangka kita itu mewujudkan satu civil society yang madani. Bagus itu bagian dari sebuah edukasi untuk publik," ujar sesepuh PDIP Boyolali ini.
"Tapi kalau ngomong punya bukti, tapi bukti awal saja diproses nggak cukup, ngomongnya sudah kenceng di wartawan, saya jadi curiga ini maunya apa," ucapnya.
Seno menambahkan, bukti transfer itu mudah ditelusuri. Maka itu dia mendorong agar hal ihwal yang viral tersebut dilaporkan ke Bawaslu.
"Jadi proses saja. Kalau memang bukti transfer. Kalau transfer itu kan gampang, di situ bunyinya apa, misalkan gitu. Lha nanti orang transfer biasa dianggap itu transfer iuran," ucapnya.
"Kalau itu fakta, laporin saja, wong ada Bawaslu," pungkas Seno.
(dil/dil)
