.webp)
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (PDIP Jateng) Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menanggapi isu terkait usulan Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum PDIP. Dia menyebut Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDIP karena proses sejarah.
Bambang Pacul mengawali dengan menegaskan bahwa statement-nya ini merupakan pandangan pribadi.
"Harus di-underline saya bukan sebagai Ketua DPD, omongan saya tidak mewakili siapa pun kecuali diri saya. Saya mengira ini kan semacam ada demam ketua umum, orang jadi ketua umum gampang gitu loh karena ada partai yang membuat ketua umumnya gampang sekali mungkin demam itu sehingga orang bicara soal ketua umum," kata Bambang Pacul di Kantor DPD PDIP Jateng, Semarang, Rabu (4/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut pergulatan Megawati di PDIP merupakan hal yang luar biasa. Bambang Pacul memaparkan perolehan suara yang didapat PDIP sejak dipimpin oleh Megawati. Megawati, dinilai tercatat sejarah bisa memengaruhi suara PDIP.
"Dulu pergulatan terus, bergulat panjang, 1993 ketika bum seperti itu PDI terjadilah Kongres Luar Biasa di Sukolilo itu masih di era Orde Baru yang represif, lampu mati dan sebagainya karena Bu Mega akan menang. Kemudian Bu Mega statement saya Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Umum de facto PDI, bergulat 1995, kemudian 1997 Pemilu, Ibu Ketua Umum berpidato saya tidak menggunakan hak saya sebagai warga Republik, wah pasukannya ikut semua, rontok itu 1997," paparnya.
Karena itu, menurutnya peran PDIP merupakan peran Megawati. Dia menilai tak gampang mengganti trah Sukarno di partai berlambang banteng itu.
"Jadi mengganti trah Sukarno di PDI Perjuangan mohon izin itu nggak gampang, karena apa, karena komunitas pemilih PDI itu utamanya Bung Karno," lanjutnya.
Khususnya di Jateng, kata Pacul, PDIP bisa mendapat suara 74 persen karena direpresentasikan sebagai partai Bung Karno.
"Jawa tengah ini itu PDI Perjuangan direpresentasikan Bung Karno itu di angka 74 persen. Saya belum teliti di daerah lain tapi di Jateng begitu. Oleh karena itu perjalanan mengganti Ketua Umum mohon izin, artinya orang tidak belajar sejarah," jelas Bambang Pacul.
Meski begitu, penetapan Ketua Umum berada di Kongres. Namun, Bambang Pacul yakin bila Megawati diganti suara PDIP akan menurun.
"Jadi kalau orang kemudian bagaimana mengganti Ketua Umum Bu Mega ya mohon maaf lah, kalau mau PDI Perjuangan suaranya declines ya monggo keputusan Kongres nanti. Pak Pacul nanti sebagai Ketua DPD akan ngomong ini, saya pastikan kalau Ketua Umumnya ganti declining suara PDI Perjuangan kenapa? Lihat sejarah, itu saja," imbuhnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya
Dilansir dari CNNIndonesia, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto angkat suara ihwal usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai.
Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden RI pertama Sukarno, sekaligus kakak Megawati, Guntur Sukarno. Dalam opininya di Harian Kompas, Sabtu (30/9), Guntur menilai Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai Presiden.
"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.
Guntur menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Dia terutama mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.
Misalnya, kata Guntur, Jokowi berani untuk melakukan hilirisasi bijih nikel. Kebijakan itu menuai kecaman dari sejumlah negara, seperti Amerika, Kanada, hingga Korea Selatan. Dengan usulan agar Jokowi menjadi Ketum, Guntur menilai Mega bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," tulis Guntur.
Merespons hal itu, Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan Guntur sebagai sebuah masukan. Namun, dia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.
"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," kata dia.
