Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan mengomentari mengenai usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum (Ketum) PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, usulan tersebut bukan ranah dirinya.
"Saya nggak akan menjawab itu, bukan ranah saya," katanya di Balai Kota Solo, Selasa (3/10/2023).
Menurutnya, yang berhak berbicara mengenai usulan Guntur Soekarno soal Jokowi menjadi Ketum PDIP itu dari pimpinan partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang berhak menjawab itu pimpinan saya cuma kader biasa, Pak Rudy yang bisa menjawab, saya nggak ikut-ikut," pungkasnya.
Dilansir dari CNNIndonesia, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto angkat suara ihwal usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai.
Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden RI pertama Sukarno, sekaligus kakak Megawati, Guntur Sukarno. Dalam opininya di Harian Kompas, Sabtu (30/9), Guntur menilai Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai Presiden.
"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.
Guntur menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Dia terutama mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.
Misalnya, kata Guntur, Jokowi berani untuk melakukan hilirisasi bijih nikel. Kebijakan itu menuai kecaman dari sejumlah negara, seperti Amerika, Kanada, hingga Korea Selatan. Dengan usulan agar Jokowi menjadi Ketum, Guntur menilai Mega bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," tulis Guntur.
Merespons hal itu, Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan Guntur sebagai sebuah masukan. Namun, dia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.
"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," kata dia.
(apl/aku)