Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mendeklarasikan dukungannya Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon Presiden RI pada Pemilu 2024. Dukungan tersebut merupakan hasil rapat pimpinan nasional yang digelar di Pati, Jawa Tengah.
"Iya ini hasil rapat pimpinan nasional. Jadi serikat pekerja atau pekerja kita mulai peduli untuk ikut serta untuk tentukan pimpinan sekarang," kata Ketua Umum FSPPP, Achmad Mundji kepada wartawan di Pati, Sabtu (15/7/2023).
Dia mengatakan Rapimnas FSPPP KSPSI dilakukan di Pati, Jumat-Sabtu 14-15 Juli 2023. Rapimnas itu diikuti seluruh pengurus FSPPP di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lanjut Achmad menjelaskan bahwa para pekerja merasa terzalimi pada periode pemilihan presiden sebelumnya. Apalagi dengan disahkan UU Omnibus Law dinilai merugikan pekerja. Terutama pada sektor pertanian dan perkebunan.
"Karena periode-periode sekarang pekerja merasa terzalimi dengan disahkannya undang-undang Omnibus Law banyak merugikan pekerja, terutama di sektor pertanian dan perkebunan," ujar dia.
Menurutnya sosok Anies merupakan pemimpin yang cerdas dan pro terhadap pekerja. Salah satunya saat berani menaikkan upah pekerja. Padahal saat itu kata dia pemerintah pusat mengeluarkan maklumat agar tidak menaikkan upah pekerja. Anies saat menjadi Gubernur DKI berani menaikkan upah.
"Pada saat pemerintah maklumat tidak menaikkan upah, ada tiga gubernur yang berani melanggar untuk menaikkan upah, satu Gubernur Jambi, kedua Gubernur DKI Pak Anies Baswedan dan ketiga adalah Jawa Barat," jelasnya.
"Kebetulan partai pendukung Pak Anies partai yang menolak disahkan UU Omnibus Law, itulah alasan sehingga pekerja mendukung pencalonan oleh Pak Anies Baswedan," Achmad melanjutkan.
Achmad menambahkan para pekerja berencana akan mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan di daerah-daerah. Dia yakin mantan Gubernur DKI itu bisa menjadi Presiden RI pada pemilu 2024 mendatang.
"Jadi sudah direncanakan ini secara nasional, nanti di daerah-daerah akan dilakukan deklarasi seperti ini, di Aceh, Sumatra Utara dan di lainnya," pungkas Achmad.
(apl/aku)