Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengkritik pembangunan infrastruktur jalan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kalah dengan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebut Anies salah menginterprestasi data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Loh ndak juga. Jadi gini, data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah, sekian belas ribu kilometer itu," kata Hedy kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari detikNews, Rabu (24/5/2023).
"Itu adalah perubahan status, dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Itu bukan itu maksud data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS," lanjutnya.
Hedy menyebut penambahan jalan nasional dapat dilatarbelakangi oleh perubahan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Menurut Hedy, Anies salah menginterpretasikan data itu sebagai hasil pembangunan jalan baru.
"Saya punya jalan provinsi nih, jalannya sudah ada, bukan dibangun. Nah tahun 2000 sekian nanti ada SK (surat keputusan) baru, ini jalannya dari jalan provinsi jadi jalan nasional," terang dia.
"Jadi bukan pembangunan jalan baru itu. Baca lagi, BPS itu adalah perubahan status jalan, bukan hasil pembangunan jalan. Jadi salah kalau menginterpretasikan (data) itu hasil pembangunan jalan," lanjutnya.
Hedy menyampaikan penambahan jalan nasional di era SBY tak seluruhnya berasal dari hasil pembangunan jalan baru. Hal serupa terjadi di era kepemimpinan Jokowi.
"Jadi ini waktu zaman SBY kan nambah tuh jalan nasional, itu bukan hasil pembangunan kebanyakan, ada sih hasil pembangunan tapi sedikit. Zaman Jokowi juga sama, ada perubahan walaupun sedikit, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil pembangunan," kata Hedy.
Baca juga: 7 Pernyataan Gibran Usai Dipanggil DPP PDIP |
Selengkapnya di halaman berikut.
(ams/dil)