Solo -
Polemik izin penyelenggaraan salat Idul Fitri atau salat Id pada 21 April 2023 di Lapangan Mataram, Kota Pekalongan, menarik perhatian publik. Akhirnya, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid mengizinkan salat Id 21 April di Lapangan Mataram yang akan digelar oleh Muhammadiyah.
Berikut sejumlah fakta terkait polemik tersebut, dirangkum dari pemberitaan detikJateng.
1. Penjelasan Pemkot Pekalongan
Dilansir detikNews, Ta'mir Masjid Alhikmah, Podosugih, Kota Pekalongan, mengajukan permohonan izin menggunakan Lapangan Mataram untuk salat Idul Fitri 1444 H pada Jumat, 21 April 2023. Sementara pemerintah baru akan menetapkan 1 Syawal pada Sidang Isbat yang digelar pada 20 April 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid menjelaskan, dia mempersilakan pengurus Masjid Al-Hikmah Podosugih menyelenggarakan salat Idul Fitri di lapangan yang lain seperti Lapangan Peturen dan Lapangan Hoegeng.
Afzan mengatakan Pemkot Pekalongan belum bisa memberikan izin penyelenggaraan salat Id di Lapangan Mataram pada Jumat (21/4). Sebab, pemerintah pusat belum menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Afzan menyampaikan hal itu saat didampingi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Pekalongan, Restu Hidayat.
"Perbedaan perayaan Lebaran tidak perlu diperdebatkan. Akan tetapi, kalau bisa, Lebaran jatuh pada tanggal yang sama agar salat Id bisa dilaksanakan bersama-sama di Lapangan Mataram," ucap Restu Hidayat, dikutip dari detikNews.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Afzan menyebut kabar tersebut ramai akibat narasi yang keliru di media sosial.
"Ini sebetulnya kemarin yang menjadikan ramai, viral, itu karena judul narasi di sosmed yang salah awalnya. Jadi narasi judulnya itu adalah 'Pemerintah atau Wali Kota tidak mengizinkan Muhammadiyah untuk salat Id'. Tetapi penjabarannya bukan seperti itu," ujar Afzan saat dihubungi detikJateng, Senin (17/4/2023).
Afzan mengaku sudah memfasilitasi sejumlah lokasi yang akan digunakan untuk salat Id. Dia menyebut ada 14 titik yang sudah diberikan izin.
"Ya setiap tahun sudah kita fasilitasi untuk Muhammadiyah di beberapa aset Pemkot Pekalongan, seperti di Stadion Hoegeng, Lapangan Peturen, di halaman kecamatan. Dan pada tahun ini Muhammadiyah yang sudah menetapkan tanggal salat Id atau Lebaran tanggal 21 (April), ada 14 titik yang digunakan untuk salat Id semua kita izinkan tidak ada masalah," ujarnya.
Namun, khusus untuk Lapangan Mataram, lanjut Afzan, pihaknya ingin menunggu ketetapan dari pemerintah.
"Tetapi dari Masjid Al Hikmah Podosugih, kemarin beberapa hari yang lalu, ketemu saya di kantor bahwa mereka akan minta izin penggunaan Lapangan Mataram untuk salat Idul Fitri di tanggal 21. Sebetulnya di situ saya bukan melarang maupun tidak memperbolehkan," ujarnya.
"Tetaplah khusus Lapangan Mataram ini lebih baik kita menunggu ketetapan dari pemerintah. Karena apa? Karena lapangan Mataram itu satu kesatuan dengan kantor Pemerintah Kota Pekalongan," imbuh Afzan.
Hal itu, lanjutnya, dimaksudkan untuk menghindarkan kesan salat Id tersebut diselenggarakan oleh Pemkot Pekalongan. Afzan menyebut hal ini sudah menjadi kebiasaan tahunan dan baru tahun ini Muhammadiyah mengajukan izin untuk menggelar salat Id di Lapangan Mataram.
"Kita justru tidak mau salah dalam menetapkan itu nanti kesannya justru yang mengadakan Pemerintah Kota Pekalongan, karena setiap tahunya rutin seperti itu. Karena dari beberapa tahun ini, ada perbedaan baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ada perbedaan data Muhammadiyah dan Pemerintah tidak bermasalah, tetapi baru tahun ini Muhammadiyah itu mengajukan izin untuk salat di lapangan (Mataram)," pungkasnya.
2. Ganjar Pranowo Angkat Bicara
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sudah berkomunikasi dengan Pemkot Pekalongan soal tidak keluarnya izin penyelenggaraan salat Idul Fitri pada 21 April 2023 di Lapangan Mataram yang akan diselenggarakan Muhammadiyah.
Ganjar meminta agar penyelenggaraan ibadah salat Id di lapangan itu diberi kesempatan.
"Saya sampaikan semua harus diberi kesempatan yang sama," kata Ganjar saat dihubungi detikJateng, Senin (17/4/2023).
Selain itu Ganjar juga mengatakan pesan tersebut tidak hanya khusus untuk Pemkot Pekalongan yang sedang disorot, namun juga pemerintah daerah lain di Jawa Tengah agar memberikan izin penyelenggaraan ibadah tanpa membeda-bedakan kelompok.
"Betul itu (imbauan untuk semua Pemda)," ujar Ganjar.
Halaman selanjutnya, kata Ganjar Pranowo, PP Muhammadiyah, Menag, dan akhirnya izin keluar.
3. Tanggapan PP Muhammadiyah
PP Muhammadiyah telah menentukan Idul Fitri 1444 H jatuh pada 21 April 2023. Sementara itu pemerintah masih menunggu sidang hasil Isbat yang akan digelar pada 20 April 2023. PP Muhammadiyah mempertanyakan perihal tidak diperolehnya izin salat Id di lapangan Mataram, Kota Pekalongan, tersebut.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga menyebut kabar serupa terjadi di Sukabumi.
"Setelah Kota Pekalongan, sekarang Kota Sukabumi? Setelah itu mana lagi?" kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengawali pernyataannya dalam keterangan pers, Senin (17/4).
"Melaksanakan ibadah Idul Fitri di lapangan adalah keyakinan, bukan kegiatan politik dan makar kepada pemerintah. Pemerintah pusat seharusnya tidak membiarkan pemerintah daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan melanggar kebebasan berkeyakinan," tegasnya.
"Dalam sistem negara Pancasila, pemerintah tidak memiliki kewenangan mengatur wilayah ibadah mahdlah seperti awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti melalui keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Senin (17/4).
"Pemerintah sebagai penyelenggara negara justru berkewajiban menjamin kemerdekaan warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya," lanjutnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyinggung soal penyelenggaraan salat Id di fasilitas negara sebanyak dua kali di dua hari yang berbeda. Hal itu disampaikan Haedar di depan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Haedar mengatakan hal itu dalam acara Pengukuhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyiyah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga hadir dalam acara itu.
"Apakah kalau hari ini digunakan, yang esok menyelenggarakan yang besok itu tidak sah? Nggak. Jadi kalau sekarang dipakai misalkan di depan kantor gubernur itu, besok juga dipakai eh berkahnya dua kali, Pak Ganjar," kata Haedar di akun YouTube tvMU Channel seperti dikutip detikNews, Senin (17/4/2023).
Haedar meminta negara adil dalam memberikan fasilitas kepada warganya. Haedar menilai pemerintah tidak perlu menyampaikan larangan penggunaan fasilitas untuk warga yang hendak melaksanakan salat Idul Fitri pada 21 April 2023.
"Syukur lebih baik kalau juga silakan gunakan, hari ini digunakan oleh Muhammadiyah, besok digunakan tanggal 22," ujar Haedar.
Haedar menyebut Muhammadiyah memiliki fasilitas-fasilitas sendiri. Namun, yang diinginkan Muhammadiyah adalah pemerintah dengan segala fasilitasnya merupakan milik seluruh golongan.
"Tapi kalau berpikirnya tadi ini biasa diselenggarakan oleh kami, kalau hari ini digunakan oleh yang lain nanti dikira kami memberi ruang itu masih zaman kuno, zaman londo, cara berpikir seperti itu," ujar Haedar.
"Biasanya kita juga punya fasilitas-fasilitas tapi bukan itu, kami bisa menyelenggarakan di tempat kami tapi yang kami inginkan adalah negara, pemerintah dengan segala fasilitasnya itu milik seluruh golongan dan rakyat," pungkasnya.
Respons Menag dan Walkot Pekalongan Izinkan Salat Id 21 April di Lapangan Mataram, di halaman berikutnya.
4. Respons Menteri Agama
Menag Yaqut Cholil Qoumas juga angkat bicara soal permasalahan tersebut. Ia meminta izin yang diajukan Ta'mir Masjid Alhikmah, Podosugih, Kota Pekalongan, kepada Pemkot Pekalongan itu diakomodir.
"Saya juga mengimbau kepada seluruh pemimpin daerah agar dapat mengakomodir permohonan izin fasilitas umum di wilayah kerjanya untuk penggunaan kegiatan keagamaan selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan," kata Yaqut melalui siaran pers Kemenag, Senin (17/4).
"Saya mengapresiasi Wali Kota Pekalongan yang telah memfasilitasi Ta'mir Masjid Al Hikmah untuk dapat menggunakan fasilitas umum yang lain dalam pelaksanaan salat Idul Fitri yang akan diselenggarakan pada 21 April 2023. Sehingga masyarakat yang akan melaksanakan Salat Idul Fitri pada 21 April 2023 tetap dapat terfasilitasi," jelasnya.
5. Wali Kota Pekalongan Akhirnya Izinkan Salat Id 21 April di Lapangan Mataram
Pemerintah Kota Pekalongan akhirnya mengizinkan penggunaan Lapangan Mataram untuk penyelenggaraan salat Idul Fitri pada 21 April 2023.
Keputusan itu diambil setelah Pemkot Pekalongan meminta petunjuk dari Kementerian Agama serta menggelar pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
"Kami persilakan Masjid Al-Hikmah Podosugih untuk menggelarnya di Lapangan Mataram," kata Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid saat dihubungi detikJateng, Senin (17/4) malam.
Menurutnya, pihaknya telah memperhatikan dinamika yang terjadi sejak munculnya informasi bahwa Pemkot Pekalongan tidak memberi izin penggunaan Lapangan Mataram untuk salat Idul Fitri di 21 April.
Menurut Afzan, pihaknya tidak memiliki niat untuk melarang penggunaan fasilitas tersebut untuk kegiatan salat Idul Fitri. Namun, sebagai fasilitas milik pemerintah, lanjut dia, pihaknya akan memberi izin untuk penyelenggaraan salat Idul Fitri sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah.
"Namun setelah kita berbicara dengan beberapa pihak, termasuk meminta petunjuk dari Kementerian Agama, kami mengizinkan penggunaan salat Id untuk 21 April," kata Afzan.
Selanjutnya, dia berharap agar polemik tersebut tidak diperpanjang. Sebab sejauh ini kondisi di Pekalongan justru cukup kondusif.
"Alhamdulillah, di tingkat Kota Pekalongan semua sudah kondusif," kata Afzan.
Simak Video "Video: Prabowo-Gibran Akan Salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal "
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
