.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan soal larangan berbuka puasa bersama (bukber) bagi pejabat dan pegawai pemerintah. Jokowi mengatakan larangan itu hanya untuk kalangan internal pemerintahan.
"Terkait dengan larangan buka puasa bersama untuk pejabat pemerintah. Perlu saya sampaikan, pertama bahwa arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para menko, menteri, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, bukan untuk masyarakat umum," ujar Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/3/2023) dilansir detikNews.
Jokowi menegaskan larangan itu bukan untuk masyarakat umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan untuk masyarakat umum, sekali lagi bukan untuk masyarakat umum," ujarnya menegaskan arahan itu bersifat internal pemerintah.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan anggaran untuk buka puasa bersama bisa dialihkan untuk membantu warga yang membutuhkan.
Dia mengungkapkan larangan itu dibuat lantaran kehidupan pejabat saat ini tengah disorot masyarakat.
"Arahan ini perlu saya sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita," kata Jokowi.
Jokowi ingin para pejabat menyambut bulan Ramadan dengan sederhana. Dia meminta anggaran buka puasa yang selama ini digunakan dialihkan untuk hal-hal yang bermanfaat mulai dari menyantuni fakir miskin hingga pasar murah.
"Untuk itu, saya minta jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan tidak berlebihan. Dan anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama kita alihkan, kita isi untuk kegiatan yang lebih bermanfaat," ujarnya.
"Kita bantu mereka yang lebih membutuhkan. pemberian santunan untuk fakir miskin pemberian santunan untuk yatim piatu serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan termasuk untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat," lanjutnya.
(rih/aku)
