.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal laporan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga buka suara soal transaksi janggal di Kemenkeu itu.
Berikut pernyataan Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Pernyataan Menkeu Sri Mulyani
1. Komunikasi dengan Mahfud dan PPATK
Sri Mulyani mengaku baru hari Kamis (9/3/2023) menerima surat dari PPATK. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Mahfud Md dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya tadi saya juga berkomunikasi sama Pak Mahfud dan Pak Ivan ya dari PPATK pertama surat itu baru saya terima tadi pagi," kata Sri Mulyani di kantor pajak KPP Pratama Surakarta, Kamis (9/3).
2. Soal Angka Rp 300 Triliun
Sri Mulyani mengaku tidak mengetahui angka Rp 300 triliun bersumber dari mana. Sri Mulyani mengaku bakal berkomunikasi lebih lanjut dengan Mahfud dan PPATK untuk memastikan soal temuan angka Rp 300 triliun itu.
"Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya, jadi saya nggak tahu juga dari mana angkanya," kata Sri Mulyani.
"Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan (PPATK) angkanya tuh dari mana sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya media dan masyarakat," ujarnya.
Sri Mulyani pun mengaku sempat bertanya kepada Kepala PPATK mengenai cara perhitungannya.
"Tentu saya tanya kepada Pak Ivan cara menghitungnya gimana datanya seperti apa karena di dalam surat yang disampaikan ke saya yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman nggak ada satu pun angka," terang dia.
3. Terima Seratusan Laporan dari PPATK
Sri Mulyani menyebut setiap tahun Kemenkeu mendapat laporan dari PPATK mengenai transaksi janggal para pegawainya.
"Jadi pada dasarnya begini, ada setiap tahun PPATK mengirimkan informasi kepada kita mengenai transaksi yang disebut material. Dari 2009 sampai 2022 atau 2023 ini ya itu ada 196 surat yang disampaikan," kata Sri Mulyani.
Dari surat tersebut sudah ada beberapa yang dilakukan tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Ia menyebut, dari hasil tersebut ada yang dilakukan eksaminasi atau pemeriksaan.
Selain itu, kata Sri Mulyani, yang terbukti bersalah ada yang ditindak hukuman disiplin hingga dicopot. Hanya saja, Sri Mulyani tidak merinci angka pegawai yang dicopot itu.
Sri Mulyani mengatakan, dari laporan yang disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, masih ada 70 surat yang perlu diberikan keterangan tambahan.
"Menurut Pak Ivan masih ada 70 yang kita perlu untuk memberikan keterangan tambahan, kita akan sampaikan. Jadi saya sampai hari ini baru menerima suratnya tadi pagi ini," ucapnya.
Halaman selanjutnya, penjelasan PPATK dan Mahfud Md
PPATK
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memberi penjelasan soal cara menghitung transaksi janggal Rp 300 triliun di Kemenkeu yang dipertanyakan Menkeu Sri Mulyani.
Dilansir detikNews, Ivan mengatakan sejumlah data yang dikirim PPATK ke Sri Mulyani merupakan hasil rekap sejak 2009 hingga 2023. Jumlahnya disebut mencapai ratusan laporan. Dia menyebut nilai detail mutasi rekening serta dana tindak pidana ada di dokumen individual.
"Yang dipegang Ibu Menkeu terakhir adalah rekap dari beberapa ratus laporan yang pernah kami kirimkan kepada Kemenkeu sepanjang 2009-2023," kata Ivan saat dihubungi detikcom, Jumat (10/3).
"Nilai detail mengenai mutasi rekening serta dana yang terkait tindak pidana ada pada dokumen individualnya," ujarnya.
Ivan menuturkan semua data itu juga sudah disampaikan ke Sri Mulyani. "Kami sudah sampaikan ke Ibu Menkeu," imbuhnya.
Mahfud Ungkap Transaksi Janggal Rp 300 T di Kemenkeu
Sebelumnya, Mahfud Md mengungkap temuan aliran uang mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu.
"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu yang hari ini," kata Mahfud ditemui wartawan di UGM, Rabu (8/3).
Mahfud menyebut transaksi tersebut sudah dilaporkan sejak 2009 namun tidak ditindaklanjuti.
"Itu tahun 2009 sampai 2023 ada 160 laporan lebih sejak itu, itu tidak ada kemajuan informasinya. Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu," kata Mahfud saat ditemui wartawan di kampus terpadu UII, Jalan Kaliurang Km 14,5, Sleman, DIY, Rabu (8/3).
Mahfud mengatakan, temuan itu sudah dilaporkan. Namun tidak ada ditindaklanjuti. "Lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin," kata Mahfud.
