.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap adanya laporan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berikut sederet pernyataan Mahfud.
Awalnya Mahfud menyinggung soal perkara dugaan korupsi eks pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo yang memasuki tahap penyelidikan di KPK.
"Pertama KPK sudah mulai menelisik satu-satu, kemudian saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar yang Rp 500 miliar," kata Mahfud saat ditemui wartawan usai menjadi pembicara di acara Townhall Meeting 'Tut Wuri Handayani: Mendorong dan Menemukan Keteladanan Politik Ala Anak Muda' di Grha Sabha Pramana (GSP) Universitas Gadjah mada (UGM), Rabu (8/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menerima Laporan Terbaru
Mahfud kemudian mengungkap ia menerima laporan soal aliran dana mencurigakan mencapai Rp 300 triliun di Kemenkeu.
"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 T (triliun) di lingkungan Kementerian Keuangan, itu yang hari ini," ungkapnya.
Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai
Mahfud bilang transaksi janggal Rp 300 triliun di Kemenkeu itu sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai.
"Sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud.
Mahfud menyebut apa yang dia sampaikan semuanya berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Kenapa saya bicara kepada saudara ya kita kan nggak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang, saya nggak ngomong itu juga bisa bocor ke luar. Maka saya sampaikan mendahului berita hoaks. Ini yang saya sampaikan tidak hoaks, ada datanya tertulis," jelasnya.
Sudah Menyampaikan ke Menkeu
Mahfud mengatakan informasi tersebut telah disampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Tak hanya Mahfud, PPATK disebutnya juga sudah menyampaikannya ke Menkeu.
"Saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah nyampaikan," kata Mahfud.
Mahfud pun meminta untuk melacak aliran uang terkait transaksi janggal Rp 300 triliun di Kemenkeu itu. "Itu harus dilacak," tandasnya.
Sejak 2009
Mahfud bilang pergerakan uang tak wajar di Kemenkeu itu sudah dilaporkan sejak 2009 hingga 2023. Ada seratusan laporan.
"Itu tahun 2009 sampai 2023 ada 160 laporan lebih sejak itu, itu tidak ada kemajuan informasinya. Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu," kata Mahfud kepada wartawan di kampus terpadu UII, Jalan Kaliurang Km 14,5, Sleman, DIY, Rabu (8/3).
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Menurut Mahfud, seratusan laporan itu tidak ditindaklanjuti. Dia lantas menyinggung kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo.
"Yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan bergerak di sekitar Rp 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak di-update tidak diberi informasi respons," jelasnya.
"Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus. Kayak yang Rafael. Rafael itu jadi kasus, lalu dibuka. Lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin," imbuh Mahfud.
