Transaksi mencurigakan dengan nilai akumulasi hingga Rp 300 T di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud menyebut transaksi tersebut sudah dilaporkan sejak 2009 namun tidak ditindaklanjuti.
Fakta itu diungkap Mahfud Md saat ditemui wartawan di kampus terpadu UII, Jalan Kaliurang Km 14,5, Sleman, DIY, Rabu (8/3/2023). Mahfud menyebut ada seratusan laporan terkait transaksi janggal di Kemenkeu sejak tahun 2009 hingga 2023.
Dari seratusan laporan itu, lanjut Mahfud, ada 460 orang di Kemenkeu yang diduga terlibat.
"Itu tahun 2009 sampai 2023 ada 160 laporan lebih sejak itu, itu tidak ada kemajuan informasinya. Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, temuan itu sudah dilaporkan. Namun tidak ada ditindaklanjuti
"Lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin," kata Mahfud.
Pernyataan Mahfud itu membandingkan dengan kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo eks pejabat pajak. Menurutnya, terkadang respons muncul setelah menjadi kasus.
"Yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan bergerak di sekitar Rp 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak di-update tidak diberi informasi respons," jelasnya.
"Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus. Kayak yang Rafael. Rafael itu jadi kasus, lalu dibuka," imbuh Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud mengungkap temuan aliran uang mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu saat di UGM. Menurut Mahfud, transaksi mencurigakan itu paling banyak terjadi di Ditjen Pajak (DJP) dan Bea Cukai.
"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu yang hari ini," kata Mahfud ditemui wartawan di UGM, Rabu (8/3).
(aku/aku)