.webp)
DPRD Klaten sambat banyak usulan bantuan keuangan khusus (BKK) di APBD 2023 yang hilang misterius. Bupati Klaten Sri Mulyani menyatakan hilangnya BKK itu karena sistem aplikasi.
"Sudah, saya sudah rapat begitu ada keluhan dari teman DPRD dan kepala desa langsung saya tindaklanjuti dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah). Kenapa bisa terjadi, mereka sudah mengecek secara langsung, ini error by aplikasi, sistemnya saja," ungkap Bupati Klaten Sri Mulyani kepada wartawan, Jumat (13/1/2023) siang.
Dijelaskan Mulyani, dengan adanya eror aplikasi itu untuk dipulihkan di APBD murni 2023 jelas tidak bisa. Bisanya dilakukan di APBD perubahan dengan melihat potensi keuangan.
"Kita lihat dengan potensi di perubahan (APBD) atau di 2024. Banyak, saya juga dimarahi kepala desa, jadi ini memang sistem ya bukan ada seseorang yang sengaja karena BKK saya saja banyak yang hilang," papar Mulyani.
Sri Mulyani juga mengatakan tidak ada indikasi keterlibatan hacker dalam kasus itu. Bapedalitbang sudah mengecek kemungkinan itu.
"Belum. Bapedalitbang sudah mengecek itu (hacker), tidak lah," imbuh Mulyani.
Sekda Kabupaten Klaten, Jajang Prihono menyatakan hilangnya usulan bukan karena unsur kesengajaan. Tapi karena sistem aplikasi yang tidak support.
"Bukan unsur kesengajaan. Memang mekanisme sistem yang digunakan, kita maping penyebab apa tapi sementara karena sistem yang tidak support," ungkap Jajang kepada wartawan.
Sebelumnya diberitakan, dana hibah bidang pendidikan untuk sekolah swasta di Klaten yang diusulkan anggota DPRD Klaten tidak cair selama dua tahun. Tak hanya itu, kini usulan bantuan keuangan khusus (BKK) di APBD 2023 disebut hilang dari sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).
"BKK yang sebagian mungkin di desa dan hasil dari pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang sudah melalui tahapan normatif dan endingnya masuk SIPD, ternyata sebagian hilang. Hampir semua fraksi memberitahukan hal itu," ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Klaten, Widodo kepada detikJateng, Rabu (11/1).
Menurut Widodo, pokok pikiran dari DPRD berasal dari aspirasi tentang belanja pembangunan yang dibutuhkan masyarakat yang dipilih dengan skala prioritas. Dugaan raibnya usulan bantuan keuangan itu pun kini menjadi liar.
"Dugaan jadi liar. Apakah sistem, apa ada orang iseng terhadap sistem mengganti mengubah tanpa mekanisme yang benar dan ketiga apa mungkin ada hacker merecoki pembangunan Kabupaten Klaten," terang Widodo.
(aku/dil)
