.webp)
Anggota DPRD Kabupaten Klaten mengeluhkan hilangnya usulan bantuan keuangan khusus (BKK) APBD 2023. Padahal usulan bantuan ke masyarakat melalui anggota DPRD itu nilainya ada yang puluhan juta sampai ratusan juta rupiah.
"Pengajuan saya dengan pagu Rp 400 juta, setelah kita lakukan pengecekan di DPA (daftar pelaksanaan anggaran) ternyata banyak yang hilang. Sekitar Rp 140 juta atau sekitar 35 persen," jelas Ketua Fraksi PKB DPRD Klaten, Ruslan Rosyidi kepada detikJateng, Kamis (12/1/2023).
Ruslan mengungkap selain dia, ada anggota Fraksi PKB lainnya yang juga bernasib sama. Selain itu, ada juga usulan anggota fraksi, Ahmad Mutohar yang tidak muncul seluruhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari BKK ajuan Pak Mutohar di sembilan titik, banyak kegiatan fisik dengan pagu Rp 400 juta tidak muncul semua. Kita sangat sayangkan padahal semua sudah sesuai SIPD (sistem informasi pembangunan daerah) yang kita input," kata Ruslan.
"Yang satu pagu Rp 400 juta hilang Rp 90 juta, satunya pagu Rp 400 juta hilang Rp 60 juta," imbuh Ruslan.
Ruslan mengatakan pengajuan usulannya itu sudah sesuai mekanisme dan sudah diblok hijau di SIPD. Hal ini berarti pengajuannya telah disetujui, namun nyatanya saat muncul DPA justru banyak yang hilang.
"Cuma ketika DPA muncul ini banyak yang hilang, kita sayangkan kok seperti itu. Jawaban Pemkab katanya memang banyak yang hilang, BKK yang cuma sedikit, diharapkan masyarakat banyak yang tidak muncul," papar Ruslan.
Terpisah, Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Klaten, Darmadi menyatakan Komisi 2 DPRD Klaten yang membidangi ekonomi pembangunan dan perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) akan ke Kemendagri untuk mempertanyakan hal itu.
"Hari Senin, Komisi 2 dengan BPKPAD kita akan kunjungan kerja ke Kemendagri yang menangani otonomi daerah berkaitan dengan penganggaran ini. Kok katanya salah sistem atau bagaimana, kita mau nanya karena yang dikejar masyarakat itu kita, dianggap tidak mampu, ngapusi (menipu) dan lainnya," jelas Darmadi kepada detikJateng.
Anggota DPRD lain yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan usulan yang hilang hampir merata di semua anggota DPRD dari semua fraksi. Besaran nilai berbeda-beda ada Rp 10 juta sampai Rp 100 juta.
"Nilainya beda-beda ada yang Rp 10 juta sampai Rp 100 juta per usulan. Perkiraan nilai total usulan yang hilang mencapai Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar, itu belum yang usulan dari desa-desa," jelas dia.
Selanjutnya respons Kepala BPKPAD Klaten yang juga anggota TAPD Klaten.
BPKPAD Klaten Tolak Komentar
Terpisah, Kepala BPKPAD Pemkab Klaten yang juga anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), M Himawan Purnomo enggan memberikan komentar.
"Maaf saya tidak komentar," ujar Himawan saat dimintai konfirmasi detikJateng lewat pesan singkat.
Sebelumnya diberitakan, dana hibah bidang pendidikan untuk sekolah swasta di Klaten yang diusulkan anggota DPRD Klaten tidak cair selama dua tahun. Tak hanya itu, kini usulan bantuan keuangan khusus (BKK) di APBD 2023 disebut hilang dari sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).
"BKK yang sebagian mungkin di desa dan hasil dari pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang sudah melalui tahapan normatif dan endingnya masuk SIPD, ternyata sebagian hilang. Hampir semua fraksi memberitahukan hal itu," ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Klaten, Widodo kepada detikJateng, Rabu (11/1).
Ikuti berita menarik lainnya dari detikJateng di Google News.
