.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan berbagai upaya penanganan banjir di Kota Semarang salah satunya normalisasi sungai Bringin dan Plumbon. Pemkot Semarang juga terus berupaya dalam pembebasan lahan di sekitar sungai.
Plt Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) mengatakan sudah melakukan rapat usai kedatangan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Bantuan tambahan pompa di rumah pompa Sringin, dan Tenggang akan dilakukan.
"Arahan Pak Menteri akan dibuka enam pintu air dan pompa air di Tenggang kemudian delapan di Sringin. Saat ini sudah dilakukan pemesanan selama enam bulan dan dikerjakan sebulan. Saat ini sudah dibantu dari arahan Pak Menteri ditambah empat pompa portable dari Jogja, Solo, Cirebon, Jakarta. Sudah mulai bekerja," kata Ita di Balai Kota Semarang, Rabu (4/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ita juga menjelaskan Kementerian PUPR akan membangun tanggul laut, termasuk yang terkoneksi dengan jalan tol Semarang-Demak. Kolam retensi seluas 250 hektare juga akan dibangun, namun saat ini untuk pembebasan lahan masih terkendala lahan yang statusnya tanah musnah.
"Saat ini untuk eksisting dulu, kemudian di bangun menunggu proses lain berjalan. Kami ada PR terkait kolam retensi 250 hektare yang akan dibangun. Ini akan jadi tulang punggung pengelolaan banjir di wilayah Timur. Nanti (aliran) Babon dan Sringin akan digabung agar masuk di kolam retensi. Masih ada 51 orang pemilik yang jadi debatable adalah karena tanah musnah," jelasnya.
Untuk penanganan banjir wilayah Barat, lanjut Ita, normalisasi Sungai Bringin terus dilakukan. Selain itu juga akan dilakukan normalisasi Sungai Plumbon. Anggaran Kementerian PUPR sudah ada namun masih menunggu pembebasan lahan dari Pemkot Semarang.
"Untuk di wilayah Semarang bagian barat adalah penanganan normalisasi kali Plumbon. Ini kelanjutan pembangunan normalisasi Kali Bringin karena masih ada PR jembatan Kali Bringin dan jembatan rel kereta api, tapi rel kereta api itu kewenangan Kementerian Perhubungan. Tugas kami peninggian jembatan, ini tugas badan jalan nasional. Pembebasan lahannya tugas Pemkot Semarang. Ada 10.397 m2 yang harus dibebaskan. Tapi kami coba untuk membuat re-design sehingga pembebasan lebih sedikit, biar lebih cepat," papar Ita.
"Plumbon tugas panjang karena butuh pembebasan juga. Itu 4,8 km itu membebaskan 11 hektar. Ini butuh anggaran besar untuk pembebasan. Menurut Pak Menteri anggaran normalisasi dan peninggian ada. Tugas pemkot menyediakan lahan agar normalisasi berjalan," imbuhnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Sigit Rachmawan Adhi mengatakan terkait kendala tanah musnah untuk tol sekaligus tanggul laut, saat ini terus berproses. Targetnya tahun 2024 jalan tol Semarang-Demak seksi 1 sudah harus dibangun.
"Untuk penanganan tanah musnah di proyek tol tanggul laut Semarang-Demak dalam rangka koordinasi. Tiap minggu ada progres. Sudah laksanakan koordinasi tiap minggu. Memang target pembangunan sampai 2024 harus dilaksanakan. Jadi pengadaan tanahnya dalam waktu dekat harus selesai," ujar Sigit.
Selengkapnya baca di halaman berikutnya....
Sementara itu untuk kondisi banjir di Kota Semarang yang melanda sejak 31 Desember 2022, sudah mulai surut. Beberapa yang masih terendam ada di sebagian Kecamatan Gayamsari dan Genuk. Untuk titik tertinggi masih ada di Trimulyo, Kecamatan Genuk.
"Trimulyo adalah pintu terakhir (aliran air). Kami tetap harus berupaya terkait tambahan pompa dan pintu air sehingga membantu sewaktu waktu terjadi curah hujan tinggi dan air pasang," ujar Ita.
Dia juga mengimbau masyarakat ikut membantu dengan tidak membuang sampah sembarangan sebagai langkah antisipasi. Karena ketika banjir merata hari Sabtu (31/12) lalu, bukan hanya curah hujan tinggi penyebabnya namun juga ada tumpukan sampah yang menyumbat pembuangan air.
"Sampah-sampah menutupi aliran sungai dan pompa. Ini jadi PR Pemkot semarang. Walau sudah diberi anggaran dan program-program tapi apapun kalau prilaku masyarakat tidak berubah akan jadi handicap," ujarnya.
