.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut anggaran negara yang menjadi salah satu sarang korupsi. Terkait hal tersebut, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan e-katalog bukan sarang korupsi.
"Sebenarnya bukan sarang, bukan e-katalog. Kalau waktu itu, saya datang di acara yang beliau (Menko Marves) menyampaikan itu. Jadi titik rawan, korupsi yang kami tahu kan ada beberapa. Satu, jual beli jabatan, mutasi promosi, dua proses perizinan, itu juga sudah terdeteksi, tiga pembahasan anggaran dengan dewan," kata Hendi, sapaanya, kepada wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Barang Jasa dan Implementasi P3DN di Kabupaten Magelang Tahun 2022, Jumat (23/12/2022).
"Empat, penataan tata ruang, ada juga yang terakhir pengadaan barang dan jasa, ini semua sudah disorot," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Wali Kota Semarang itu mengatakan pengadaan barang dan jasa harus menjadi prioritas pencegahan korupsi. Hal ini karena anggarannya besar mencapai Rp 1.200 triliun dari APBN/APBD dan Rp 400 triliun BUMN.
"Kalau itu kemudian bisa dilakukan pencegahan. Artinya lewat e-katalog kan nggak ada tatap muka atau kemudian bisa ada kompetisi untuk harga yang lebih kompetitif, berkualitas, dan bisa termonitor oleh semua orang. Itu upaya meminimalkan korupsi. Justru titik berat beliau (Menko Marves) menyampaikan begitu adalah ayo diperbaiki proses pengadaan barang dan jasa ini, bukan berarti sarang hingga potensinya besar," tegasnya.
Dilansir detikNews, Selasa (20/12), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan di mana anggaran negara yang menjadi salah satu sarang korupsi. Luhut pun berharap sistem pencegahan korupsi berjalan baik, sehingga tidak ada korupsi di salah satu sarangnya itu.
Awalnya Luhut menceritakan soal sulitnya mengurus e-katalog hingga akhirnya mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Restrukturisasi e-katalog pun dilakukan.
"Tahun ini kita targetkan Rp 400 triliun harus masuk dalam e-katalog. Itu ternyata masuk Rp 900 triliun yang masuk e-katalog, yang orang belanja dan itu yang buatan dalam negeri itu sudah hampir dekat Rp 400 triliun," ucap Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Thamrin Nine Ballroom Jakarta, Selasa (20/12).
(apl/rih)
