.webp)
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diprotes netizen hingga disebut pembangkang gegara coret anggaran mobil listrik. Gibran bahkan sempat merespons cuitan itu dengan permintaan didemo.
Dilihat detikJateng, Rabu (3/11/2022), Gibran disebut pembangkang gegara menolak anggaran pembelian mobil listrik. Gibran pun merespons pernyataan itu dengan menohok.
"Wali Kota Solo @gibran_tweet hapus anggaran ntuk pengadaan mobil dinas listrik dr APBD Kota Solo tahun 2023 "Mobil listrik itu mahal..Timbange tuku mobil, nggo mbangun pasar wae (daripada untuk beli mobil, buat membangun pasar saja) " kata Walkot pembangkang inih," cuit akun @wag********
"Mbok aku didemo," cuit Gibran lewat akun @gibran_tweet merespons sebutan pembangkang itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gibran saat dimintai konfirmasi mengakui telah mengunggah cuitan minta didemo soal mobil listrik itu. Gibran pun meluruskan soal demo yang dia maksud dalam cuitan itu bukan demonstrasi pengerahan massa.
"Ndemo itu maksudnya demo ke saya biar beli mobil listrik. (Dia) pendukung mobil listrik," ujar Gibran saat ditemui di Loji Gandrung hari ini.
Gibran pun meminta warga yang protes dengan kebijakannya soal mobil listrik tak perlu demo ke jalan raya. Dia mempersilakan untuk mengeluh via nomor WhatsAppnya.
"Itu akun palsu, rasah digagas. Nggak usah demo ya, nomor WA-ku sudah sampai di mana-mana. Mau ngeluh juga sudah sampai saya semua. Demo bikin macet," imbuh Gibran.
Dia pun meminta urusan mobil listrik tak perlu dibesar-besarkan. Dia mengamini pembelian mobil listrik menjadi kendaraan dinas menuai pro-kontra.
"Rasah digagas (tidak usah dipikir). Masalah mobil listrik itu kan memang pro dan kontra. Ya wis no (ya sudah lah)," ucapnya.
Selanjutnya Ketua DPRD Solo ungkap belum ada anggaran mobil dinas listrik 2023..
Ketua DPRD Solo soal Gibran Tolak Mobil Dinas Listrik
Sementara itu, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo menyebut anggaran mobil dinas listrik untuk Gibran dan wakilnya Teguh Prakosa tidak masuk pada KUA-PPAS RAPBD 2023.
"Belum ada anggaran untuk pengadaan mobil listrik. Jadi itu usulannya di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), usulan tambahan prioritas TAPD. Jadi kalau ada bahasanya menolak itu belum kita anggarkan kok," kata Budi saat dijumpai di gedung DPRD Solo, Kamis (3/11).
 Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo. Foto: dok. Humas DPRD Solo |
Dia membenarkan sempat ada usulan pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas karena mempertimbangkan Inpres Nomor 7 Tahun 2022. Dari usulan itu anggaran mobil listrik sekitar Rp 2 miliar.
Namun, masih ada defisit anggaran sekitar Rp 105 miliar. Oleh karena itu, pemda masih menyelesaikan program-program prioritas tahun 2023.
"Ada defisit cukup banyak yang akhirnya itu tidak jadi kita masukkan di pembahasan di Badan Anggaran. Kita anggarkan terutama untuk masyarakat Kota Solo," jelasnya.
