Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo mengatakan anggaran mobil dinas listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo tidak masuk pada KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) RAPBD 2023. Hanya saja memang saat pembahasan Raperda APBD 2023 sempat disinggung soal mobil listrik.
"Belum ada anggaran untuk pengadaan mobil listrik. Jadi itu usulannya di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), usulan tambahan prioritas TAPD. Jadi kalau ada bahasanya menolak itu belum kita anggarkan kok," kata Budi saat dijumpai di gedung DPRD Solo, Kamis (3/11/2022).
Budi menjelaskan, KUA-PPAS itu sudah dikunci dan tidak ada anggaran untuk pengadaan mobil dinas listrik. Usulan soal mobil dinas listrik itu kemudian muncul dari BPKAD mempertimbangkan Inpres 7 tahun 2022 tentang percepatan pembangunan kendaraan listrik untuk Kepala Daerah.
"Kemudian ada bahasa penambahan program prioritas usulan dari Pemerintah Kota. Salah satu di antaranya itu," ucapnya.
Dari usulan Pemkot Solo itu ada pembahasan untuk pengadaan mobil dinas listrik bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD.
"Untuk (usulan) anggaran berapa ya, sekitar Rp 2 miliar sekian," ucapnya.
Disebutnya, juga masih adanya defisit anggaran sekitar Rp 105 miliar. Saat ini prioritas pemerintah daerah masih menyelesaikan program-program yang memang harus diselesaikan untuk prioritas tahun 2023.
"Ada defisit cukup banyak yang akhirnya itu tidak jadi kita masukkan di pembahasan di Badan Anggaran. Kita anggarkan terutama untuk masyarakat Kota Solo," jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut pembelian mobil dinas listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo belum mendesak. Gibran lebih memilih skala prioritas.
"Ya kita lihat urgensinya ya dan skala prioritasnya, kalau mau beli mobil (listrik) saya kira timing tidak pas," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (2/11).
Selengkapnya di halaman selanjutnya...
