.webp)
Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo mengatakan anggaran mobil dinas listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo tidak masuk pada KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) RAPBD 2023. Hanya saja memang saat pembahasan Raperda APBD 2023 sempat disinggung soal mobil listrik.
"Belum ada anggaran untuk pengadaan mobil listrik. Jadi itu usulannya di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), usulan tambahan prioritas TAPD. Jadi kalau ada bahasanya menolak itu belum kita anggarkan kok," kata Budi saat dijumpai di gedung DPRD Solo, Kamis (3/11/2022).
Budi menjelaskan, KUA-PPAS itu sudah dikunci dan tidak ada anggaran untuk pengadaan mobil dinas listrik. Usulan soal mobil dinas listrik itu kemudian muncul dari BPKAD mempertimbangkan Inpres 7 tahun 2022 tentang percepatan pembangunan kendaraan listrik untuk Kepala Daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian ada bahasa penambahan program prioritas usulan dari Pemerintah Kota. Salah satu di antaranya itu," ucapnya.
Dari usulan Pemkot Solo itu ada pembahasan untuk pengadaan mobil dinas listrik bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD.
"Untuk (usulan) anggaran berapa ya, sekitar Rp 2 miliar sekian," ucapnya.
Disebutnya, juga masih adanya defisit anggaran sekitar Rp 105 miliar. Saat ini prioritas pemerintah daerah masih menyelesaikan program-program yang memang harus diselesaikan untuk prioritas tahun 2023.
"Ada defisit cukup banyak yang akhirnya itu tidak jadi kita masukkan di pembahasan di Badan Anggaran. Kita anggarkan terutama untuk masyarakat Kota Solo," jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut pembelian mobil dinas listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo belum mendesak. Gibran lebih memilih skala prioritas.
"Ya kita lihat urgensinya ya dan skala prioritasnya, kalau mau beli mobil (listrik) saya kira timing tidak pas," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (2/11).
Selengkapnya di halaman selanjutnya...
Gibran mengungkapkan saat ini Pemerintah Kota Solo sedang berusaha melakukan percepatan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19.
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan untuk pemilihan mobil dinas listrik bisa ditunda lebih dahulu. Hal tersebut tak terlepas dari harga mobil listrik yang terbilang masih mahal.
Selain itu, kata Gibran pilihan mobil listrik juga masih sedikit dan dirinya lebih memilih menggunakan mobil yang lama yang saat ini gunakan yakni Toyota Innova.
"Kalau yang namanya mobil nanti bisa ditunda dululah ya. Sekarang harga mobil listrik masih mahal, pilihannya masih sedikit dan saya masih bisa menggunakan mobil yang lama ini makanya anggaran kita alihkan ke yang lain dulu," bebernya.
Gibran menegaskan bahwa penghapusan anggaran ini karena persoalan skala prioritas saja di mana untuk pembelian mobil listrik belum masuk dalam prioritas yang sangat mendesak.
"Ini masalah skala prioritas saja, kita sampai akhir tahun kita subsidi juga untuk transportasi itu lebih berguna bermanfaat. Nanti untuk pembelian mobil ditunda dulu, untuk bangun taman cerdas, bangun pasar, perbaikan jalan, itu saya rasa lebih penting, atau untuk support UMKM," terangnya.
